Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Politik

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

SENIN, 23 MARET 2026 | 03:49 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ada indikasi permainan kekuatan global yang mencoba memanfaatkan momentum krisis untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah menyoroti narasi yang berkembang mengenai dugaan aliran dana dari tokoh global George Soros yang disebut-sebut memiliki kepentingan dalam mendorong perubahan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

"Skenario yang dibangun mengarah pada penciptaan kondisi mirip dengan krisis besar yang pernah terjadi pada reformasi 1998," kata Amir, dikutip Senin 23 Maret 2026.


Dalam analisisnya, Amir menyebut bahwa salah satu tujuan dari tekanan global tersebut adalah mendorong perubahan konstitusi, khususnya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke arah yang lebih liberal.

Ia menilai, perubahan konstitusi sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai konsekuensi dari instabilitas politik dan tekanan ekonomi. 

“Jika kondisi dibuat kacau, maka ruang untuk mendorong perubahan sistem akan terbuka lebar,” kata Amir.

Selanjutnya, Amir mengaitkan situasi ini dengan kondisi global yang tengah tidak stabil -- mulai dari potensi krisis ekonomi, konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap mata uang negara berkembang. 

Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut dinilai bisa memicu krisis moneter, penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan lonjakan ketidakpuasan sosial

“Ketika krisis ekonomi terjadi, maka legitimasi politik ikut tergerus. Ini pola klasik yang sudah berulang di banyak negara,” kata Amir.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya