Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Namun, anggaran pendidikan diharapkan tidak ikut dipangkas.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai bahwa upaya efisiensi anggaran merupakan langkah yang tepat dan rasional guna menjaga stabilitas fiskal negara.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ruang fiskal tetap terjaga, sehingga berbagai program prioritas nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
“Dalam situasi tekanan ekonomi global seperti saat ini, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terkendali,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.
Kendati demikian, Legislator PKB ini mengingatkan agar kebijakan efisiensi tersebut dilakukan secara cermat, terukur, dan selektif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor strategis, terutama sektor pendidikan.
Lalu Hadrian menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak seharusnya menjadi sasaran pemangkasan karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengurangan anggaran pendidikan dapat berimplikasi pada menurunnya kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan sarana prasarana. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian menekankan pentingnya menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, ia menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI akan segera melakukan pembahasan secara intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh rencana efisiensi anggaran, sekaligus memastikan bahwa sektor pendidikan tidak terdampak secara signifikan.
“Komisi X akan mendalami rencana efisiensi ini bersama mitra kerja kami. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan tetap menjamin keberlanjutan berbagai program pendidikan,” pungkasnya.
