Sekjen DPP Arun, Bungas T Fernando Duling. (Foto: Dok. Pribadi)
Langkah tegas penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sudah tepat.
Hasil tinjauan lapangan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP Arun), penutupan SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai respons atas berbagai temuan pelanggaran standar di lapangan, di antaranya ketidaksesuaian standar bangunan seperti kegagalan mitra menyediakan area minimal 400 meter persegi yang higienis.
Selain itu, juga ditemukan deviasi terhadap petunjuk teknis berupa penggunaan peralatan memasak yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
“Termasuk adanya anomali anggaran bahan baku, di mana ditemukan pengurangan kualitas menu yang tidak sebanding dengan unit
cost yang telah ditetapkan,” kata Sekjen DPP Arun, Bungas T Fernando Duling dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Maret 2026.
Fernando menegaskan pemerintah telah memberikan kepastian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada mitra atau yayasan pengelola SPPG.
“Dana Rp6 juta per hari itu merupakan kompensasi pengganti penyediaan gedung dan alat. Jadi secara matematis dan moral tidak ada alasan bagi mitra atau petugas SPPG untuk menyentuh, apalagi memotong anggaran bahan baku,” tegasnya.
DPP Arun memandang setiap gangguan terhadap biaya bahan baku bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi merusak ekosistem ekonomi kerakyatan.
Menurut Fernando, dampak pertama akan dirasakan penyedia lokal seperti petani dan peternak. Pemotongan anggaran bahan baku dapat memaksa SPPG mencari bahan lebih murah dengan kualitas lebih rendah sehingga berpotensi mengesampingkan produk lokal.
Dampak berikutnya juga dirasakan sektor UMKM dan perkebunan, karena rantai pasok pangan yang seharusnya menggerakkan ekonomi desa berpotensi melemah akibat praktik maladministrasi di tingkat SPPG.
“Yang paling dirugikan tentu penerima manfaat. Anak-anak sebagai penerus bangsa bisa tidak mendapatkan gizi yang layak. Begitu juga ibu hamil yang membutuhkan asupan bagi calon generasi penerus,” ujarnya.
Karena itu, Fernando meminta masyarakat ikut melakukan pengawasan secara partisipatif. Ia juga mengaku telah menginstruksikan seluruh kader daerah untuk memantau operasional SPPG.
“Jangan biarkan hak petani kita dirampas dan gizi anak kita dikurangi oleh oknum yang mencari keuntungan di luar insentif resmi,” kata Fernando.
Memasuki momentum libur Lebaran 2026, DPP Arun juga mendesak BGN bersama para mitra segera melakukan audit menyeluruh serta pembenahan fasilitas terhadap SPPG yang sempat ditutup.
Selain itu, para petugas SPPG diminta mengikuti pelatihan ulang (re-training) agar memahami bahwa setiap rupiah anggaran bahan baku harus benar-benar kembali ke piring siswa melalui rantai pasok petani lokal.
"Kami tetap konsisten mendukung program MBG sebagai program strategis nasional. Namun kami juga akan menjadi yang terdepan dalam mengkritisi jika pelaksanaannya menyimpang dari amanat rakyat,” pungkasnya.
