Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)
Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Haji didorong aktif melakukan diplomasi kepada Amerika Serikat dan Iran, serta negara-negara anggota OKI agar menghormati pelaksanaan haji dan keselamatan jemaah yang datang dari seluruh penjuru dunia, dengan saling menahan diri, segera menghentikan perang, dan menghadirkan perdamaian.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid berharap penyelenggaraan ibadah haji 1447 H bisa menciptakan momentum berhentinya perang dan terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.
“Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak dengan 221 ribu jamaah tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji. Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi menghadirkan perdamaian, menghentikan perang, yang semoga dengan berkahnya haji berhentinya perang dan hadirnya perdamaian yang bersifat permanen,” katanya, Kamis, 12 Maret 2026.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS ini mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah agar tidak terburu-buru mengutamakan wacana potensi pembatalan penyelenggaraan haji 1447 H.
Pasalnya, Arab Saudi sebagai tuan rumah hingga saat ini masih melanjutkan persiapan haji, bahkan pada 4 Maret 2026 mulai membuka registrasi bagi warga dalam negeri Saudi yang akan melangsungkan ibadah haji. Kesiapan yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Pakistan sebagai negara terbesar kedua yang mengirimkan jemaah haji ke Mekkah.
Sekalipun demikian, sosok yang akrab disapa HNW ini juga memahami jika tetap disediakan opsi kedaruratan apabila perang tetap terjadi bahkan dengan skala yang meluas.
Karena itu, dirinya mengusulkan agar dikaji skema mempersingkat masa tinggal jamaah haji selama di Arab Saudi jika eskalasi perang di Timur Tengah semakin tinggi sesudah pelaksanaan haji, seperti tahun lalu ketika terjadi perang Israel/AS terhadap Iran yang mulai terjadi pada tanggal 17 Dzulhijjah 1446 H, beberapa hari setelah jemaah haji selesai melaksanakan ibadah haji.
Di sisi lain HNW juga mengapresiasi berbagai persiapan haji di dalam negeri yang sudah cukup baik, seperti penginputan visa yang sudah 100 persen dengan penerbitan 198.410 visa (97,58 persen), layanan akomodasi sudah dibayar 100 persen, layanan konsumsi dibayar lebih dari 90 persen, dan layanan penerbangan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 35 persen.
Kementerian Haji diminta untuk terus melanjutkan progres positif ini dengan mengingatkan komitmen perbaikan layanan oleh dua syarikah yang sudah ditunjuk serta memastikan pelayanan terbaik dan tidak terulangnya kasus pada penyelenggaraan haji tahun 1446 H. Selain itu, kartu Nusuk sebagai identitas utama calon jemaah haji selama musim haji diharapkan dapat dibagikan sejak jamaah berada di embarkasi di Indonesia.
“Jika persiapan penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan dengan yang terbaik dan disampaikan secara positif ke publik, maka ini bisa menentramkan calon jamaah haji yang sebagian besar menunggu lebih dari dua puluh tahun untuk bisa berangkat,” pungkasnya.
