Geopolitik Memanas, DPR Tekankan Ibadah Haji Tetap Harus Terlaksana Baik

Pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia diharapkan tetap berjalan dengan baik dan aman meski dinamika geopolitik global memanas.

DPR RI menegaskan bahwa berbagai persoalan teknis maupun situasi global tidak boleh menghambat kewajiban ibadah tersebut, namun tetap perlu disertai evaluasi dan pengawasan agar keselamatan serta kenyamanan jemaah tetap terjamin.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan lembaganya akan mencermati berbagai perkembangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji tahun ini, termasuk isu opsi penundaan haji yang sempat mencuat karena persoalan infrastruktur. Menurutnya, DPR melalui komisi terkait akan melakukan kajian dan evaluasi agar pelaksanaan ibadah haji tetap dapat berlangsung secara optimal.

“Tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apapun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026. 

Ia menambahkan, DPR akan memastikan seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Evaluasi dan pengawasan terhadap kesiapan penyelenggaraan haji akan terus dilakukan melalui komisi yang membidangi urusan keagamaan.

“DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi, dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insya Allah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons munculnya wacana penundaan ibadah haji tahun ini yang dikaitkan dengan kesiapan infrastruktur serta kondisi global yang tengah mengalami ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan.

Menurut Puan, DPR akan terus memantau berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan haji, termasuk koordinasi antara pemerintah dan otoritas terkait di Arab Saudi. Tujuannya agar jemaah haji Indonesia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman dan lancar.

“Tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi, dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini,” kata Puan.