Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Rabu 11 Maret 2026. (Foto: RMOL/Alifia)
Pemerintah telah membayar subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp51,5 triliun hingga akhir Februari 2026.
Nilai tersebut setara dengan 11,5 persen dari total target subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan angka tersebut melonjak hingga 382,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,7 triliun.
Ia menjelaskan dari total realisasi Rp51,5 triliun tersebut, sebesar Rp44,1 triliun digunakan untuk pembayaran kompensasi energi. Sementara sisanya sebesar Rp7,4 triliun dialokasikan untuk subsidi energi.
“Sesuai dengan janji kita untuk melunasi secara bertahap kompensasi, utang kompensasi tahun 2025,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurut Suahasil, besarnya realisasi pada awal tahun disebabkan pemerintah mulai membayar utang kompensasi energi dari tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kondisi pada 2025 yang hanya mencakup pembayaran subsidi energi rutin tanpa pembayaran utang kompensasi energi.
“Selain itu juga ada pembayaran kompensasi untuk utang kompensasi tahun lalu,” jelasnya.
Ia menambahkan realisasi subsidi dan kompensasi energi dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain pelemahan nilai tukar rupiah, peningkatan konsumsi BBM, LPG dan listrik, serta fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
Suahasil menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga ketersediaan berbagai komoditas energi bersubsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
“Semua jenis barang subsidi itu jumlah volume barangnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini adalah bentuk dari kegiatan ekonomi kita yang berlangsung terus,” tuturnya.
Hingga akhir Februari 2026, realisasi konsumsi BBM bersubsidi tercatat mencapai 1,6 juta kiloliter. Sementara penyaluran LPG mencapai 7,4 juta ton, jumlah pelanggan listrik bersubsidi mencapai 42,7 juta pelanggan, serta distribusi pupuk bersubsidi telah mencapai 1,4 juta ton.
“Kalau listrik bertambah berarti ada kegiatan ekonomi. LPG bertambah juga indikasi kegiatan ekonomi. BBM bertambah juga indikasi kegiatan ekonomi,” pungkas Suahasil.
