Ilustrasi. (Foto: RMOLJateng)
Pemerintah didesak segera mempercepat kesiapan infrastruktur dan armada transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, menekankan perbaikan ruas jalan yang rusak akibat curah hujan tinggi serta penambahan kapasitas angkutan di titik-titik krusial penyeberangan.
“Kami meminta pemerintah semakin mematangkan persiapan infrastruktur maupun transportasi. Keselamatan pemudik harus menjadi prioritas absolut. Jalan berlubang harus segera ditutup dan sambungan jembatan yang rusak wajib diperbaiki sebelum volume kendaraan meningkat tajam,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu, tren kecelakaan berhasil turun sebesar 7 persen. Namun, tantangan mudik Lebaran diprediksi jauh lebih besar mengingat 90 persen kendaraan dari Jabodetabek akan bergerak serentak ke arah timur.
“Artinya persiapan harus jauh lebih matang, karena jumlah pemudik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Libur Nataru,” katanya.
Politikus PKB ini menyoroti rencana penambahan armada di sektor laut, di mana jumlah kapal feri direncanakan melonjak dari 40 menjadi 80 unit untuk mengurai kepadatan di pelabuhan. Di sektor udara dan kereta api, ia juga meminta adanya penambahan frekuensi penerbangan serta gerbong tambahan guna mengantisipasi lonjakan penumpang.
Selain kapasitas angkutan, Sudjatmiko mengingatkan bahwa titik rawan kecelakaan sering kali muncul menjelang waktu berbuka puasa di ruas jalan tol. Ketersediaan rest area dan pasokan BBM yang stabil menjadi kunci untuk menghindari penumpukan kendaraan yang berbahaya.
“Biasanya titik rawan kecelakaan terjadi menjelang waktu berbuka puasa. Karena itu, kapasitas rest area di ruas tol yang padat perlu ditambah, dan pasokan BBM harus dipastikan aman agar tidak menimbulkan kendala bagi pemudik,” tegasnya.
Sudjatmiko juga memberikan catatan khusus terkait cuaca ekstrem yang masih membayangi berbagai wilayah. Ia mendukung langkah modifikasi cuaca di sejumlah provinsi kunci seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta meminta koordinasi intensif dengan BMKG untuk sektor penerbangan dan pelayaran.
“Pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan BMKG untuk pembaruan informasi cuaca secara berkala. Hal ini sangat penting, terutama bagi keselamatan sektor penerbangan dan pelayaran di tengah cuaca yang masih fluktuatif,” pungkasnya.
