Berita

Ilustrasi (RMOL via Gemini AI)

Bisnis

Harga Murah Baja China Tekan Industri Nasional, Pemerintah Harus Perketat SNI

RABU, 11 MARET 2026 | 09:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Gelombang produk baja impor dari China semakin mendominasi pasar domestik Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pelaku industri baja nasional yang harus bersaing dengan produk impor berharga lebih murah.

Presiden Direktur PT Saranacentral Bajatama Tbk, Handaja Susanto, mengatakan agresivitas ekspor baja dari China tidak lepas dari dukungan pemerintah negara tersebut kepada eksportirnya.

“Baja dari China itu disubsidi oleh pemerintahnya. Jadi ketika mereka mengekspor produk keluar dari China, pemerintah memberikan insentif kepada eksportir,” ujar Handaja dalam tayangan di CNBC Indonesia, dikutip Rabu 11 Maret 2026.


Menurutnya, kebijakan tersebut membuat produsen baja China sangat agresif membanjiri pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Handaja mengungkapkan bahwa dominasi produk baja China di Indonesia sudah sangat besar.

“Kalau kita lihat data pasar, sekitar 55 persen pasar domestik Indonesia diisi oleh produk dari China. Itu memang fakta,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa harga murah menjadi faktor utama produk tersebut diminati pasar. Meski demikian, tidak semua produk yang masuk memenuhi standar yang berlaku di Indonesia.

“Produk mereka relatif murah dan kualitasnya juga lumayan. Walaupun banyak yang sebenarnya tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), tapi karena harganya murah tetap banyak dibeli di pasar Indonesia,” jelasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, pelaku industri berharap pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi industri baja dalam negeri.

Handaja menilai penerapan standar mutu menjadi langkah pertama yang harus diperketat.

“Penerapan SNI harus dijalankan secara benar dan ketat. Ini penting untuk mencegah produk yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan proteksi seperti safeguard atau anti-dumping terhadap produk baja impor.

Menurutnya, kebijakan serupa pernah diterapkan pada industri baja lapis aluminium pada periode 2014-2017 dan terbukti memberikan dampak signifikan.

“Pada periode itu, kapasitas produksi kami bisa meningkat hingga 100 persen. Menurut saya kebijakan seperti itu perlu kembali dipertimbangkan oleh pemerintah,” kata Handaja.

Meski kinerja perusahaan relatif stabil sejak 2023 hingga 2025, Handaja mengakui profit perusahaan mengalami tekanan.

“Ada dua faktor utama. Pertama banjir impor baja dari China. Kedua pada 2025 terjadi penurunan anggaran pembangunan dari pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Kedua faktor tersebut membuat profitabilitas perusahaan tidak mencapai target yang diharapkan, meskipun kondisi arus kas masih terjaga.

“Dari sisi cash flow perusahaan tetap pruden dan tidak ada masalah berarti,” katanya.

Handaja menegaskan bahwa gempuran produk impor berdampak langsung pada operasional industri baja nasional.

“Pertama, kapasitas produksi tidak bisa dimanfaatkan secara penuh karena pasar sudah dipenuhi barang impor. Kedua, dari sisi harga jual kami juga tertekan karena tidak bisa menjual terlalu jauh di atas harga produk impor,” jelasnya.

Kombinasi dua tekanan tersebut akhirnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan melakukan berbagai strategi, baik melalui jalur industri maupun internal perusahaan.

“Melalui asosiasi kami terus berdiskusi dengan pemerintah agar ada kebijakan yang melindungi industri baja dalam negeri,” ujar Handaja.

Di sisi lain, perusahaan juga berupaya meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi.

“Tahun lalu kapasitas kami baru sekitar 50-60 persen, dan target kami adalah bisa meningkat hingga 100 persen,” katanya.

Selain itu, perusahaan juga melakukan ekspansi ke produk hilir dengan memproduksi atap berbahan baja lapis seng-aluminium.

“Dengan strategi ini kami berharap bisa menyerap lebih banyak produksi baja kami sendiri di sektor hilir,” kata Handaja.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Serap Aspirasi Warga Pandeglang, Arif Rahman Kawal Sektor Pertanian dan Perikanan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 10:14

Hormati Putusan MK, Komisi X DPR Minta Pendidikan dan MBG Tetap Jalan Beriringan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Catat Kenaikan Bulanan Terbesar Sejak Maret

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:51

Emas Antam Anjlok Rp20 Ribu, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:41

Kesiapan Fasilitas Zikir Kebangsaan Monas: Dari Ambulans Hingga Ratusan Ribu Konsumsi

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:34

K-SIGN Rote Ndao Dipacu Jadi Pilar Swasembada Garam Nasional

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:15

Harga Logam Mulia Terkoreksi Meski Mampu Akhiri Tren Penurunan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:02

Dul Mungkin Tak akan Naik Bus Malam Lagi Setelah Ketahuan Bawa Sabu

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:45

Arab Saudi Sambut Kesepakatan Pelucutan Senjata di Gaza, Israel Harus Mundur

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:34

Ramai Mal Pasang Pagar Tinggi di Tengah Situasi Kamtibmas Kondusif

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:23

Selengkapnya