Pergeseran Kekuatan Era Milenium III tentang BoP dan Peran Indonesia

PARUH waktu akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19, situasi politik dan keamanan dunia (khususnya Eropa) relatif stabil, setidaknya "damai relatif" dapat dicapai dan dirasakan selama 100 tahun di kawasan Eropa. Sejak kekalahan dan kejatuhan (Kaisar I Prancis) Napoleon Bonaparte dalam perang di Waterloo-Belgia, Perang antara Prancis melawan "Koalisi Empat": (1) Austria (Pangeran von Metternich), (2) Prusia (Kaisar Francis II), (3) Rusia (Tzar Alexander II) dan (4) Inggris (Viscount Castlereagh), dilanjutkan dengan ditandatanganinya Kongres Wina 1814-1815 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Concert of Europe. 

Kongres Wina 1814-1815 (Concert of Europe) merupakan pertemuan puncak diplomatik tokoh-tokoh (Negarawan) yang terlibat dalam Perang Waterloo pascakekalahan Napoleon Bonaparte dilaksanakan di Austria-Wina dengan tujuan untuk: (1) menata kembali politik dan keamanan Eropa pasca-perang, (2 memulihkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan (Eropa), (3) menciptakan "Keseimbangan Kekuatan" (Balance of Power), dan (4) mencegah "Dominasi Prancis".  
 
Kata Kunci keberhasilan Kongres Wina 1814-1815 (Concert of Europe) adalah mereka terkunci rapat dalam Sistem "Perimbangan Kekuatan" (Balance of Power) dan "Dilema Keamanan" (Security Dillema) yang adil dan transparan.
     

     
Keberhasilan Kongres Wina 1814-1815  dibuktikan dengan terciptanya "Damai Relatif" 100 tahun (1814-1914) di Eropa. Namun demikian,  patut untuk disayangkan bahwa Kongres Wina 1814-1815 (Concert of Europe) yang menjamin keamanan Eropa harus berakhir sejak meletusnya Perang Dunia I (1914), Perang Dunia II hingga saat ini. Dan berikutnya, Dewan Keamanan Internasional (Securuty Council) yang dibentuk Pasca PD II (Oktober 1945-2026) di bawah Mandat PBB  gagal menciptakan Perdamaian dan Keamanan Internasional.   Sejarah mencatat sejak Awal Abad 19 (Pasca PD I) hingga saat ini (Milenium III) telah terjadi 119 Perang dalam skala kecil maupun besar di seluruh dunia. Dan puncaknya adalah  sejak berakhirnya Perang Dingin (Cold War) 1991 dunia mengalami katastropi keamanan (Perang Non Tradisional) yang tidak menentu, maha dahsyat.

Kegagalan Security Concil (PBB) dalam mengemban tugas yang diamanatkan: the security council is that organ of the united nations given primary responsibility (article 24 of the charter) for the maintenance of international peace and security.  Kegagalan-kegagalan Dewan Keamanan untuk menjaga dan menciptakan "Balance of Power" (Perimbangan Kekuatan) dan mencegah "Security Dillema" (dilema keamanan) yang berpotensi menciptakan Perang Dunia III. Fenomena ini menjadi persoalan mendasar, rumit yang dihadapi oleh elit politik dunia, aktivis perdamaian dan pemerhati hubungan internasional  yang terus mencoba mencari jalan menghadapi situasi keamanan global yang tidak menentu, cara-cara atau model Kantian yang dianut oleh Barat dan sekutunya sebagai media propaganda setidaknya bisa menjamin terlaksananya demokrasi yang adil dan transparan yang berdampak kepada keamanan internasional tidak sepenuhnya berhasil.
 
Babak Akhir yang Menggelisahkan
    
Pemikir realis ahli hubungan internasional terkemuka abad 20  Barry Buzan menyatakan bahwa politik dan khususnya Keamanan Internasional,  ibarat "Menara Babel" diartikan sebagai simbol kegagalan komunikasi dan kesombongan manusia. Keamanan Internasional, melambangkan upaya membangun pemerintahan global atau agenda hegemoni dan dominasi kekuatan internasional, konsensus tunggal yang memaksakan satu aturan di seluruh dunia, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Dewan Keamanan PBB. Lanjut Buzan,…dalam urusan manusia (negara) muncul setiap kali ada perbedaan hasil yang dicari oleh dua aktor yang saling bergantung. 

Dalam perspektif seperti itu BoP dibentuk oleh Trump dengan melibatkan pemerintah Indonesia, celakanya  lambaga ini dibentuk justru tanpa menghadirkan pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan masalah (Otoritas Palestina). BoP menciptakan dominasi dan hegemonik politik dan keamanan internasional.     

Sangat disayangkan bahwa kehadiran pemerintah Indonesia dalam "Board of Peace (BoP) tidak memahami dialektika politik keamanan internasional dan sejarah dunia dengan baik dan benar, khususnya sejarah pembentukan "Negara Palestina Merdeka" dengan memberi informasi yang sangat keliru dan menyesatkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya mengambil langkah politik tanpa persetujuan DPR masuk dalam keanggotaan  BoP bentukan Donald Trump. Pembentukan BoP dan keanggotaan yang terlibat didalamnya setidaknya-atau harus dibaca sebagai para pihak aliansi pro Israel dan setidaknya merupakan pukulan telak kepada "Otoritas Palestina Merdeka" dan menciptakan ketidakadilan sejak awal pembentukannya.
 
Sejenak kita perlu menengok kembali sejarah masa lalu tentang "Pembentukan Negara Palestina Merdeka". Tepatnya : Sejak tahun 1980-an lahirnya perkembangan baru dalam Hukum Internasional yaitu dengan diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi-organisasi internasional tertentu.       
 
Melalui Resolusi Majelis Umum PBB No 3327 tanggal 22 November 1974, PLO (Palestine Liberation Organization) diberi status sebagai peninjau tetap PBB. Lebih lanjut, PM Austria : Bruno Kreisky pada tanggal 13 Maret 1980 memberikan pengakuan diplomatik penuh kepada PLO. Menurut PM Austria pengakuan tersebut merupakan bentuk baru dalam "Pengakuan Diplomatik" terhadap suatu bangsa tanpa negara dan wilayah yang dimilikinya. Selanjutnya Pemerintah India melakukan hal yang sama memberikan "Pengakuan Diplomatik" penuh pada tanggal 26 Maret 1980 dan meningkatkan status Kantor Perwakilan PLO di New Delhi 1976 menjadi Kedutaan Besar. Demikian pula dengan Uni Soviet Pada Bulan Oktober 1981 memberikan status diplomatik resmi kepada Kantor PLO di Moskow.

Pembentukan "Negara Palestina Merdeka" oleh Palestine National Council (PNC) tanggal 16 November 1988 di Alger, keesokan harinya 17 November 1988 Pemerintah Indonesia secara resmi memberikan pengakuan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Negara Palestina dan  pada tanggal 19 November 1989 Menlu Palestina Farouk Kaddoumi dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas menendatangani "Komunike Bersama" tentang pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina pada Tingkat Duta Besar. Langkah berikutnya Palestina meresmikan pembukaan Kedutaan Besar di Jakarta, Pemerintah Indonesia mengangkat Dubes di Tunis untuk diakreditasikan ke Negara Palestina. 

Semua paraghraf-paragraf di atas tentang Negara Palestina Merdeka tertulis dalam sejarah. Lorong gelap sejarah inilah yang tidak ditelaah dan dipelajari oleh elit politik Indonesia, sejarah politik Internasional Palestina sangat benar-elit politik dan kekuasaan kita yang salah menafsirkan sejarah (Jas Merah) sehingga keputusan yang diambil menimbulkan permasalahan dan problematika di masa depan. Palestina adalah negara Merdeka secara Konstitusional dan Berdaulat. Konflik yang berkepanjangan hingga saat ini (Timur Tengah-Asia Barat) mengindikasikan bahwa Dewan Keamanan PBB dengan mandat otoritas penuh untuk menginvestigasi konflik, menjatuhkan sanksi, hingga memerintahkan operasi militer telah gagal melaksanakan mandat yang bertanggung jawab menciptakan, menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
  
What is to be Done
 
Tulisan ini setidaknya sebagai Sumbangan Undangan debat Pemikiran  untuk dikembangkan sebagai wacana diskusi publik tentang perdamaian dunia, khususnya Perdamaian di Palestina, tidak sekedar mengutuk Barat (AS Dkk) tetapi juga dijadikan sebagai saran dan pertimbangan,  pemerintah Indonesia untuk: (1) mengevaluasi  menarik diri dari keanggotaan BoP dan (2) mengajak kepada para aktivis mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat untuk mengutuk BoP dan keterlibatan Pemerintah Indonesia yang didukung oleh para teolog yang diundang ke Istana Negara dengan keputusan bulat untuk mendukung dan terlibat dalam BoP  yang berpotensi menciptakan ketidak adilan dan eskalasi perang menuju PD III.     
 
Sebuah keniscayaan bahwa Dunia saat sedang mencari pola bentuk  "Pergeseran Kekuatan" Keamanan Internasional yang adil dan efektif bagaimana menciptakan Keamanan Internasional, menciptakan damai relatif yang panjang (100 tahun)  yang berkeadilan yang pernah dicapai pada era paruh akhir abad 18-awal sampai abad 19 melalui Perjanjian Wina (Concert of Europe, 1814-1815). Paragraf-paragraf tulisan saya di atas meneguhkan bahwa BoP bukan jawaban yang tepat.
 

Muhammad Johansyah; Ir; M.Eng; M.A
Marsekal Pertama TNI (Purn), Realist Thinker-Jurnalis Partikelir, Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PB IKAPMII, Anggota Badan Pakar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Analis Intelijen Politik dan Keamanan Internasional.