SEBUAH buku berjudul Menjadi Indonesia (1995), oleh Parakitri T Simbolon, bercerita proses panjang terbentuknya kebangsaan Indonesia.
Dipahami sebagai keseimbangan hubungan antara masyarakat dan kekuasaan negara. Dipadankan dalam bahasa Inggris bukanlah 'nationalism', melainkan 'nationhood' atau mungkin malah 'nationness', yang lebih menekankan pada 'tanggung jawab' dan dari hasil yang sudah dicapai.
Untuk mencapainya, ada tiga syarat yang dipenuhi. Kesatuan Ekonomi, kesatuan Administrasi Politik, dan kesatuan Budaya.
Pada tanggal 19 Mei 2010, Rosihan Anwar, tokoh pers Indonesia, saat itu berusia 88 tahun di Lemhanas, membuat ceramah bertema, Quo Vadis Indonesia? Obsesi Membangun Bangsa Berkarakter".
Beliau mengutip buku, Van Indie tot Indonesie (2007) berjudul Bagaimana orang jadi merdeka. Dekolonisasi panjang Indonesia.
Dekolonisasi adalah proses panjang. Dekolonisasi adalah usaha modernisasi. Persoalan masyarakat semakin kuat dipengaruhi teknologi baru oleh perkembangan negara birokrasi yang rumit dan tumbuh suburnya organisasi kemasyarakatan.
Remco Raben mendiskusikan empat masalah: keberpihakan negara, timbulnya dari situ ketidakpastian hukum, irama yang berbeda bagi usaha modernisasi, kewarganegaraan Indonesia dan perjuangan keadilan. Masalah keadilan sosial tidak diselesaikan secara memuaskan.
Indonesia Gelap
Tahun 1956, sebelum mundur Hatta bertanya ke publik, "Apakah revolusi berarti kebebasan untuk menjajah, ketidak setaraan dan perkelahian dan kebebasan untuk hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan".
Mengenai keputusan yang tidak demokratik, Hatta bilang, hanya terucap di bibir para pemimpin, tidak dalam praktek.
Rakyat diberlakukan seperti "keset" saja untuk membersihkan kaki. Mereka hanya diperlukan untuk bertepuk tangan. Mereka tidak diperlukan untuk dididik bertanggung jawab.
Dalam ranah ekonomi (kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, daya beli rendah), sosial (korupsi, intoleransi, kejahatan siber & konvensional, perundungan, krisis identitas, masalah kesehatan mental), lingkungan (perubahan iklim, pencemaran), serta politik & demokrasi (krisis kepercayaan publik, penurunan nilai demokrasi, polarisasi).
Tantangan ini diperparah oleh disrupsi digital dan isu modernisasi vs. primordialisme yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Kompleksitas permasalahan hingga saat ini sungguh membuat frustasi. Diperlukan suatu kepemimpinan yang "serba bisa" (Jack of All Trade).
Indonesia CerahNusantara pernah mengalami asam garam serta masa adanya kerajaan, masa VOC, masa penjajahan, Belanda/Perancis, Jepang. Sebuah sejarah panjang.
Masa saat Republik lebih dari 'Delapan Dasawarsa'. Dikelola ada yang otoriter dan demokrasi. Ada dua Presiden yang berkuasa hampir 'Lima Dasawarsa'. Tersisa 'Tiga Dasawarsa' yang menjalankan pemerintah secara 'Demokrasi'.
Dari pengalaman di atas, optimisme harus dibangkitkan kembali. Pilihannya hanya ada pada konsolidasi Demokrasi.
Tiga pilar keberlanjutan, pembangunan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan keadilan sosial,merupakan komponen penting yang membentuk keseimbangan ini.
Sebagai catatan pinggir, dari 'Tiga Dasawarsa' dengan pertumbuhan positif, belum memperlihatkan jalannya Keadilan yang maksimal bagi mayoritas rakyat.
Harapan selanjutnya adalah 'menyelamatkan' generasi yang akan datang untuk membuat 'Indonesia yang Cerah'.
*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78
