DPR Berharap Pemerintah Komunikasi dengan Arab Saudi untuk Kepastian Haji 2026

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan pihak kerajaan Arab Saudi mengenai kepastian penyelenggaraan ibadah haji 2026. 

Mengingat, konflik antara Iran dengan Israel yang dibantu Amerika Serikat mengancam kawasan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. 

“Jadi, sepanjang kita minta keterangan dari pemerintah, komunikasi ke Saudi itu, tidak ada maklumat untuk tidak berhaji,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.

Menurut Marwan, pada musim haji 2019 lalu memang ada maklumat dari Arab Saudi tidak menggelar haji karena wabah virus Covid-19, namun pada haji tahun 2026 di tengah konflik Timur Tengah ini belum ada maklumat tidak berhaji. 

“Jadi kita masih ada harapan masih berhaji,” kata Legislator PKB ini.

Di sisi lain, Marwan meminta pemerintah Indonesia untuk menyiapkan skenario penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mengingat, eskalasi konflik belum bisa diprediksi seperti apa. 

“Mestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini yang belum kita dengarkan seperti apa, karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, karena akan ada pihak-pihak instansi lain yang berkaitan dengan layanan itu,” katanya.

Atas dasar itu, Marwan menyebut bahwa Komisi VIII DPR RI akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam rapat dengar pendapat (RDP) setelah masa reses DPR RI usai. 

“Saya kira itu yang akan kita dorong di dalam rapat-rapat nanti. Kita akan lebih dahulukan nanti karena persiapan haji ini sangat mendesak,” pungkasnya.