Berita

Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Dunia

Kemlu Ungkap Penangguhan Board of Peace Imbas Gejolak Iran

JUMAT, 06 MARET 2026 | 19:16 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pembahasan terkait implementasi Board of Peace (BoP) untuk sementara ditangguhkan menyusul meningkatnya eskalasi militer Timur Tengah.

Kabar itu diungkap oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Yvonne Mewengkang dalam Press Briefing di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026. 

Dijelaskan Yvonne, saat ini pemerintah terus memantau perkembangan perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, sembari fokus memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) serta menjaga stabilitas keamanan nasional.


“Segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold. Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di wilayah terdampak konflik, serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi eskalasi,” kata dia.

Pernyataan ini menegaskan keterangan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Rabu, 4 Maret 2026 yang menyampaikan bahwa koordinasi lanjutan mengenai BoP atau Dewan Perdamaian ditangguhkan untuk sementara waktu.

“Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait BoP dalam seminggu terakhir ini,” imbuh Yvonne.

Jubir Kemlu juga menekankan bahwa setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan dalam negeri.

Indonesia secara konsisten terus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan terus aktif mencari cara paling efektif serta memainkan peran konstruktif dalam berbagai forum internasional guna mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya