Anies Baswedan. (Foto:RMOL)
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP (Board of Peace) terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik tersebut datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Permintaan ini disampaikan Anies lewat video yang diunggah ke akun Instagram resminya. Mulanya Anies mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari penolakan terhadap penjajahan.
“Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Anies dikutip Jumat, 6 Maret 2026.
Menurutnya Indonesia mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional saat mempelopori Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok.
Mantan Capres 2024 itu lantas mempertanyakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Secara tertulis BoP memang menjanjikan perdamaian. Namun Donald Trump justru memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Serangan itu dilakukan tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru memakan korban jiwa sampai setingkat kepala negara.
“Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” kata Anies.
Atas dasar itu, Anies berpendapat prinsip bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Melainkan kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip RI yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya.
“Maka kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri,” ujarnya.
