Pemerintah Harus Siapkan Skenario Mitigasi Lonjakan Harga Minyak

Langkah penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz dinilai sebagai perkembangan serius yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global, terutama pasokan energi dunia.

Mengutip data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati Selat Hormuz. Gangguan di kawasan itu hampir pasti memicu volatilitas harga minyak dunia yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyebut Indonesia sangat rentan tarkait lonjakan harga minyak mentah mengingat sebagai negara net importir minyak. Kenaikan harga global ini dapat berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik.

“Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat,” jelas Amelia, Kamis, 5 Maret 2026.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VII itu mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, guna memitigasi dampak fiskal maupun moneter dari potensi lonjakan harga minyak. 

"Cadangan energi nasional harus diamankan, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi dalam negeri," terang Amel.

Menurutnya, diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan terdampak konflik. 

"Jika diperlukan, pemerintah perlu menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi berlangsung berkepanjangan," ungkap Amel.

Di tingkat internasional, ia mendorong diplomasi aktif melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menjaga stabilitas kawasan serta menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. 

“Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global,” pungkasnya.