Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko. (Foto: Humas PKB)
Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan langkah antisipatif menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang pada tahun ini.
Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak kemarau mulai terasa di lapangan. Perencanaan mitigasi harus dilakukan sejak dini agar potensi risiko seperti kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan sektor pertanian dapat diminimalisir.
“Manajemen risiko atas dampak kemarau saya kira harus disiapkan jauh hari, apalagi di daerah yang memang sensitif terhadap perubahan iklim. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampak musim kemarau tahun ini tidak membawa risiko yang fatal,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia menilai peringatan yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar bagi kementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan dua langkah utama menjaga debit air di permukaan tanah. Pertama, memperluas upaya reboisasi serta membangun waduk dan embung sebanyak mungkin untuk menampung air hujan agar tidak langsung terbuang ke laut.
Kedua, memperbanyak pembangunan sumur resapan di berbagai wilayah, baik di kawasan hunian, lahan pertanian, maupun kawasan hutan, sehingga air dapat terserap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah.
“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan air melalui optimalisasi waduk, embung, dan jaringan irigasi yang ada. Selain itu, program distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan juga harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu situasi darurat,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penyebaran informasi iklim kepada masyarakat serta pemerintah daerah agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait harus diperkuat. Informasi iklim dari BMKG harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di lapangan agar masyarakat, terutama petani dan wilayah yang rentan kekeringan, bisa melakukan penyesuaian lebih awal,” tambahnya.
Dengan langkah mitigasi yang terencana dan koordinasi yang kuat, ia berharap potensi dampak kemarau panjang tahun ini dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi krisis yang merugikan masyarakat.
