Berita

Ilustrasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. (Foto: X)

Publika

Perdagangan, Kapal dan Selat Hormuz

KAMIS, 05 MARET 2026 | 04:39 WIB

KRISIS di Timur Tengah kini berkembang ke krisis pasokan energi karena blokade Iran atas Selat Hormuz. Banyak orang kini menyadari bahwa 70 persen perdagangan dunia dilakukan melalui laut, sementara 20 persen perdagangan migas harus diangkut melalui Selat Hormuz. Dikhawatirkan harga minyak akan meroket melebihi 120 Dolar AS per barel. 

Tidak banyak yang menyadari bahwa semua negara memiliki kepentingan maritim. Permukaan planet bumi ini 70 persennya adalah laut. Angkutan laut adalah angkutan yang paling efisien, dan paling berkelanjutan. Jika perdagangan barang-barang dilakukan melalui jalan dan kereta api, maka harga-harga barang yang kita nikmati saat ini akan jauh lebih mahal, dan standar hidup manusia modern tidak akan setinggi sekarang. 

Perdagangan, serta pembiayaannya (trade and commerce) adalah sumber kemakmuran setiap bangsa. Perdagangan yang efisien akan menyediakan lebih banyak ragam barang yang bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau. China sebagai manufacturer of the world selama 20 tahun terakhir ini, kini sebagai negara benua telah memutuskan untuk menjadi transporter of the world dengan membangun armada kapal nasional untuk melayani impor dan ekspor produk-produk China. 


Peran angkutan laut bagi perdagangan global mungkin tidak terlalu dibahas dalam perang tarif yang kini terjadi setelah AS kewalahan menghadapi trade deficit atas China. Juga perundingan Agreement on Reciprocal Tariffs antara Indonesia dan AS. Selama ekspor dan impor Indonesia dilakukan oleh armada nasional berbendera Merah Putih, perang tarif tadi sebenarnya tidak terlalu berarti. Jika ekspor dan impor kita lebih banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing, maka kita rugi beberapa kali, terutama jika pembiayaannya harus dilakukan dengan Dolar AS. Perlu dipahami, bahwa perang dagang mendahului perang militer. 

Untuk negara kepulauan seluas Eropa seperti Indonesia, dengan ciri Nusantara, menjadi negara maritim adalah pilihan geostrategi yang tak terelakkan, atau geostrategy default. Negara maritim adalah negara yang memiliki 1) jumlah dan jenis kapal (kapal niaga, kapal negara, dan kapal perang) yang memadai untuk memenuhi kepentingan maritimnya, 2) jaringan pelabuhan yang efisien, 3) galangan-galangan kapal yang mampu merancangbangun berbagai jenis kapal generasi mutakhir, 4) pemerintahan dan tata kelola kemaritiman yang efektif, dan 5) pasokan energi yang cukup untuk mencapai produktivitas armada nasional yang tinggi. 

Kapal adalah puncak hilirisasi yang paling strategis. Kapal adalah satu karya teknologi yang paling kompleks yang dikenal manusia. Tanker raksasa pengangkut minyak 300 ribu DWT adalah benda bergerak terbesar buatan manusia. Dia merupakan karya integrasi struktur, mesin penggerak, kelistrikan, teknologi komunikasi dan navigasi yang canggih. Setiap Kapal sebagai instrumen investasi kini dilengkapi oleh digital twin-nya sehingga kesehatannya bisa dipantau secara real time.

Kapal adalah infrastruktur, tidak seperti mobil dan kereta api yang masih membutuhkan jalan dan rel untuk berfungsi. Laut adalah jalan sekaligus jembatan alamiah yang disediakan Tuhan. Membangun kapal nasional lebih utama daripada membangun mobil nasional. Belajar dari ancaman krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, mobil adalah budak energi, sementara kapal tidak hanya menyediakan energi, tapi juga memperluas kedaulatan sebuah negara. Setiap kapal berbendera Merah Putih adalah wilayah RI yang berdaulat.

Prof. Daniel Mohammad Rosyid 
Guru Besar Teknik Kelautan ITS, pemerhati maritim Indonesia
 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya