Berita

Ilustrasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. (Foto: X)

Publika

Perdagangan, Kapal dan Selat Hormuz

KAMIS, 05 MARET 2026 | 04:39 WIB

KRISIS di Timur Tengah kini berkembang ke krisis pasokan energi karena blokade Iran atas Selat Hormuz. Banyak orang kini menyadari bahwa 70 persen perdagangan dunia dilakukan melalui laut, sementara 20 persen perdagangan migas harus diangkut melalui Selat Hormuz. Dikhawatirkan harga minyak akan meroket melebihi 120 Dolar AS per barel. 

Tidak banyak yang menyadari bahwa semua negara memiliki kepentingan maritim. Permukaan planet bumi ini 70 persennya adalah laut. Angkutan laut adalah angkutan yang paling efisien, dan paling berkelanjutan. Jika perdagangan barang-barang dilakukan melalui jalan dan kereta api, maka harga-harga barang yang kita nikmati saat ini akan jauh lebih mahal, dan standar hidup manusia modern tidak akan setinggi sekarang. 

Perdagangan, serta pembiayaannya (trade and commerce) adalah sumber kemakmuran setiap bangsa. Perdagangan yang efisien akan menyediakan lebih banyak ragam barang yang bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau. China sebagai manufacturer of the world selama 20 tahun terakhir ini, kini sebagai negara benua telah memutuskan untuk menjadi transporter of the world dengan membangun armada kapal nasional untuk melayani impor dan ekspor produk-produk China. 


Peran angkutan laut bagi perdagangan global mungkin tidak terlalu dibahas dalam perang tarif yang kini terjadi setelah AS kewalahan menghadapi trade deficit atas China. Juga perundingan Agreement on Reciprocal Tariffs antara Indonesia dan AS. Selama ekspor dan impor Indonesia dilakukan oleh armada nasional berbendera Merah Putih, perang tarif tadi sebenarnya tidak terlalu berarti. Jika ekspor dan impor kita lebih banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing, maka kita rugi beberapa kali, terutama jika pembiayaannya harus dilakukan dengan Dolar AS. Perlu dipahami, bahwa perang dagang mendahului perang militer. 

Untuk negara kepulauan seluas Eropa seperti Indonesia, dengan ciri Nusantara, menjadi negara maritim adalah pilihan geostrategi yang tak terelakkan, atau geostrategy default. Negara maritim adalah negara yang memiliki 1) jumlah dan jenis kapal (kapal niaga, kapal negara, dan kapal perang) yang memadai untuk memenuhi kepentingan maritimnya, 2) jaringan pelabuhan yang efisien, 3) galangan-galangan kapal yang mampu merancangbangun berbagai jenis kapal generasi mutakhir, 4) pemerintahan dan tata kelola kemaritiman yang efektif, dan 5) pasokan energi yang cukup untuk mencapai produktivitas armada nasional yang tinggi. 

Kapal adalah puncak hilirisasi yang paling strategis. Kapal adalah satu karya teknologi yang paling kompleks yang dikenal manusia. Tanker raksasa pengangkut minyak 300 ribu DWT adalah benda bergerak terbesar buatan manusia. Dia merupakan karya integrasi struktur, mesin penggerak, kelistrikan, teknologi komunikasi dan navigasi yang canggih. Setiap Kapal sebagai instrumen investasi kini dilengkapi oleh digital twin-nya sehingga kesehatannya bisa dipantau secara real time.

Kapal adalah infrastruktur, tidak seperti mobil dan kereta api yang masih membutuhkan jalan dan rel untuk berfungsi. Laut adalah jalan sekaligus jembatan alamiah yang disediakan Tuhan. Membangun kapal nasional lebih utama daripada membangun mobil nasional. Belajar dari ancaman krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, mobil adalah budak energi, sementara kapal tidak hanya menyediakan energi, tapi juga memperluas kedaulatan sebuah negara. Setiap kapal berbendera Merah Putih adalah wilayah RI yang berdaulat.

Prof. Daniel Mohammad Rosyid 
Guru Besar Teknik Kelautan ITS, pemerhati maritim Indonesia
 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya