Berita

Ilustrasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. (Foto: X)

Publika

Perdagangan, Kapal dan Selat Hormuz

KAMIS, 05 MARET 2026 | 04:39 WIB

KRISIS di Timur Tengah kini berkembang ke krisis pasokan energi karena blokade Iran atas Selat Hormuz. Banyak orang kini menyadari bahwa 70 persen perdagangan dunia dilakukan melalui laut, sementara 20 persen perdagangan migas harus diangkut melalui Selat Hormuz. Dikhawatirkan harga minyak akan meroket melebihi 120 Dolar AS per barel. 

Tidak banyak yang menyadari bahwa semua negara memiliki kepentingan maritim. Permukaan planet bumi ini 70 persennya adalah laut. Angkutan laut adalah angkutan yang paling efisien, dan paling berkelanjutan. Jika perdagangan barang-barang dilakukan melalui jalan dan kereta api, maka harga-harga barang yang kita nikmati saat ini akan jauh lebih mahal, dan standar hidup manusia modern tidak akan setinggi sekarang. 

Perdagangan, serta pembiayaannya (trade and commerce) adalah sumber kemakmuran setiap bangsa. Perdagangan yang efisien akan menyediakan lebih banyak ragam barang yang bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau. China sebagai manufacturer of the world selama 20 tahun terakhir ini, kini sebagai negara benua telah memutuskan untuk menjadi transporter of the world dengan membangun armada kapal nasional untuk melayani impor dan ekspor produk-produk China. 


Peran angkutan laut bagi perdagangan global mungkin tidak terlalu dibahas dalam perang tarif yang kini terjadi setelah AS kewalahan menghadapi trade deficit atas China. Juga perundingan Agreement on Reciprocal Tariffs antara Indonesia dan AS. Selama ekspor dan impor Indonesia dilakukan oleh armada nasional berbendera Merah Putih, perang tarif tadi sebenarnya tidak terlalu berarti. Jika ekspor dan impor kita lebih banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing, maka kita rugi beberapa kali, terutama jika pembiayaannya harus dilakukan dengan Dolar AS. Perlu dipahami, bahwa perang dagang mendahului perang militer. 

Untuk negara kepulauan seluas Eropa seperti Indonesia, dengan ciri Nusantara, menjadi negara maritim adalah pilihan geostrategi yang tak terelakkan, atau geostrategy default. Negara maritim adalah negara yang memiliki 1) jumlah dan jenis kapal (kapal niaga, kapal negara, dan kapal perang) yang memadai untuk memenuhi kepentingan maritimnya, 2) jaringan pelabuhan yang efisien, 3) galangan-galangan kapal yang mampu merancangbangun berbagai jenis kapal generasi mutakhir, 4) pemerintahan dan tata kelola kemaritiman yang efektif, dan 5) pasokan energi yang cukup untuk mencapai produktivitas armada nasional yang tinggi. 

Kapal adalah puncak hilirisasi yang paling strategis. Kapal adalah satu karya teknologi yang paling kompleks yang dikenal manusia. Tanker raksasa pengangkut minyak 300 ribu DWT adalah benda bergerak terbesar buatan manusia. Dia merupakan karya integrasi struktur, mesin penggerak, kelistrikan, teknologi komunikasi dan navigasi yang canggih. Setiap Kapal sebagai instrumen investasi kini dilengkapi oleh digital twin-nya sehingga kesehatannya bisa dipantau secara real time.

Kapal adalah infrastruktur, tidak seperti mobil dan kereta api yang masih membutuhkan jalan dan rel untuk berfungsi. Laut adalah jalan sekaligus jembatan alamiah yang disediakan Tuhan. Membangun kapal nasional lebih utama daripada membangun mobil nasional. Belajar dari ancaman krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, mobil adalah budak energi, sementara kapal tidak hanya menyediakan energi, tapi juga memperluas kedaulatan sebuah negara. Setiap kapal berbendera Merah Putih adalah wilayah RI yang berdaulat.

Prof. Daniel Mohammad Rosyid 
Guru Besar Teknik Kelautan ITS, pemerhati maritim Indonesia
 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya