Berita

Ilustrasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. (Foto: X)

Publika

Perdagangan, Kapal dan Selat Hormuz

KAMIS, 05 MARET 2026 | 04:39 WIB

KRISIS di Timur Tengah kini berkembang ke krisis pasokan energi karena blokade Iran atas Selat Hormuz. Banyak orang kini menyadari bahwa 70 persen perdagangan dunia dilakukan melalui laut, sementara 20 persen perdagangan migas harus diangkut melalui Selat Hormuz. Dikhawatirkan harga minyak akan meroket melebihi 120 Dolar AS per barel. 

Tidak banyak yang menyadari bahwa semua negara memiliki kepentingan maritim. Permukaan planet bumi ini 70 persennya adalah laut. Angkutan laut adalah angkutan yang paling efisien, dan paling berkelanjutan. Jika perdagangan barang-barang dilakukan melalui jalan dan kereta api, maka harga-harga barang yang kita nikmati saat ini akan jauh lebih mahal, dan standar hidup manusia modern tidak akan setinggi sekarang. 

Perdagangan, serta pembiayaannya (trade and commerce) adalah sumber kemakmuran setiap bangsa. Perdagangan yang efisien akan menyediakan lebih banyak ragam barang yang bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau. China sebagai manufacturer of the world selama 20 tahun terakhir ini, kini sebagai negara benua telah memutuskan untuk menjadi transporter of the world dengan membangun armada kapal nasional untuk melayani impor dan ekspor produk-produk China. 


Peran angkutan laut bagi perdagangan global mungkin tidak terlalu dibahas dalam perang tarif yang kini terjadi setelah AS kewalahan menghadapi trade deficit atas China. Juga perundingan Agreement on Reciprocal Tariffs antara Indonesia dan AS. Selama ekspor dan impor Indonesia dilakukan oleh armada nasional berbendera Merah Putih, perang tarif tadi sebenarnya tidak terlalu berarti. Jika ekspor dan impor kita lebih banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing, maka kita rugi beberapa kali, terutama jika pembiayaannya harus dilakukan dengan Dolar AS. Perlu dipahami, bahwa perang dagang mendahului perang militer. 

Untuk negara kepulauan seluas Eropa seperti Indonesia, dengan ciri Nusantara, menjadi negara maritim adalah pilihan geostrategi yang tak terelakkan, atau geostrategy default. Negara maritim adalah negara yang memiliki 1) jumlah dan jenis kapal (kapal niaga, kapal negara, dan kapal perang) yang memadai untuk memenuhi kepentingan maritimnya, 2) jaringan pelabuhan yang efisien, 3) galangan-galangan kapal yang mampu merancangbangun berbagai jenis kapal generasi mutakhir, 4) pemerintahan dan tata kelola kemaritiman yang efektif, dan 5) pasokan energi yang cukup untuk mencapai produktivitas armada nasional yang tinggi. 

Kapal adalah puncak hilirisasi yang paling strategis. Kapal adalah satu karya teknologi yang paling kompleks yang dikenal manusia. Tanker raksasa pengangkut minyak 300 ribu DWT adalah benda bergerak terbesar buatan manusia. Dia merupakan karya integrasi struktur, mesin penggerak, kelistrikan, teknologi komunikasi dan navigasi yang canggih. Setiap Kapal sebagai instrumen investasi kini dilengkapi oleh digital twin-nya sehingga kesehatannya bisa dipantau secara real time.

Kapal adalah infrastruktur, tidak seperti mobil dan kereta api yang masih membutuhkan jalan dan rel untuk berfungsi. Laut adalah jalan sekaligus jembatan alamiah yang disediakan Tuhan. Membangun kapal nasional lebih utama daripada membangun mobil nasional. Belajar dari ancaman krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, mobil adalah budak energi, sementara kapal tidak hanya menyediakan energi, tapi juga memperluas kedaulatan sebuah negara. Setiap kapal berbendera Merah Putih adalah wilayah RI yang berdaulat.

Prof. Daniel Mohammad Rosyid 
Guru Besar Teknik Kelautan ITS, pemerhati maritim Indonesia
 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya