Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra, Bahtra Banong. (Foto: YouTube TV Parlemen)
Sejumlah korban penipuan Travel Umroh dan Haji bernama Tajak Ramadhan Group (TRG) di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadu ke DPR.
Terkait itu, Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra, Bahtra Banong, diberikan tugas khusus oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman untuk membantu para korban mendapat kepastian hukum.
Habiburokhman menyampaikan penugasan Bahtra disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang turut dihadiri Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Brigjen Pol. Gidion Arif Setyawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
"Izin Pak Wakapolda, nanti kita akan terus berkomunikasi ya Pak Wakapolda. Nanti ada petugas khusus dari Komisi III, namanya Pak Bahtra dari DPR yang nanti share teknis berkomunikasi dengan Bapak ya," ujar Habib.
Dalam kesempatan itu, Bahtra menyampaikan pokok-pokok persoalan yang dialami oleh korban dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh TRG, karena terjadi upaya pengamanan kasus oleh Terlapor yang dalam hal ini pihak travel.
"Kami ingin menyampaikan bahwa penanganan ini harus secara serius dan tuntas,karena kami menganggap beberapa media menyampaikan terkesan seolah-olah terlapor ini meminta untuk diamankan di Polres, padahal sebetulnya mereka pelaku utamanya," jelasnya.
Di samping itu, politisi Partai Gerindra ini juga mengungkap fakta Polisi sampai saat ini belum meminta keterangan dari pihak korban yang dalam hal ini Pelapor nomor LP/B/6/II/2026/SPKT/Satreskrim/Polresta Kendari/Polda Sulawesi Tenggara tanggal 27 Februari 2026.
"Kami juga ingin meminta pihak kepolisian secara serius menangani ini, karena jangan sampai nanti justru pelaku utamanya tidak dikenakan apa-apa, malah nanti yang agennya menjadi tersangkanya pimpinan," urai dia.
"Apalagi ini sudah ada fakta-fakta yang disampaikan oleh Polda, sementara di suatu sisi Pelapor sendiri belum pernah dimintai keterangan di Polda. Artinya kan ini bertentangan. Pelapornya belum pernah dimintai keterangan tetapi fakta-faktanya sudah disampaikan oleh pihak Polda. Ini kan artinya secara sepihak diminta keterangannya oleh Terlapor," beber Bahtra.
Maka dari itu, dia berharap penanganan kasus dugaan penipuan travel umrah ini harus secara tuntas terselesaikan dengan baik, karena banyak masyarakat di dapilnya yang menjadi korban.
"Di dapil saya di Bombana dan di Kolaka, dan sebagian di Kendari hampir setiap hari me-WA saya ya pimpinan terkait soal kejelasan kasus yang menimpa korban travel umrah yang sedang marak," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bahtra menyampaikan poin-poin kesimpulan dalam rapat yang di antaranya sebagai berikut:
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti penanganan perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tajak Ramadan Group (TRG) dengan laporan polisi No: LP/6/2/2026/SPKT SATRESKRIM POLRESTA KENDARI POLDA SULAWESI TENGGARA tanggal 27 Februari 2026 dan laporan-laporan lainnya secara transparan, akuntabel, serta menempatkan ketentuan terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU sesuai ketentuan perundang-undangan.
Komisi III DPR meminta Polda Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemblokiran terhadap seluruh rekening atas nama TAJAK RAMADAN GROUP (TRG) serta rekening pemilik, pengurus maupun pihak-pihak yang berafiliasi dengan aliran dana jamaah sesuai ketentuan perundang-undangan
Komisi III DPR RI mendukung penuh pembentukan satuan tugas (SATGAS) oleh POLDA SULAWESI Tenggara untuk menghimpun pengaduan dan atau laporan haji umrah TAJAK RAMADAN GROUP terkait penipuan dan atau penggelapan dana jamaah haji dan umrah.
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Tenggara agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait kasus TRG demi menghindari pengambilan kesimpulan yang terlalu diri (prematur) dan tidak sesuai dengan fakta.
Komisi III DPR RI akan mengawal dan mengawasi perkara ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
