Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Waka MPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Gejolak Selat Hormuz pada APBN

SENIN, 02 MARET 2026 | 17:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, harus benar-benar diperhatikan pemerintah Indonesia. 

Dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, situasi ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan bahan bakar minyak.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Ketika konflik meningkat dan risiko gangguan distribusi membesar, pasar energi internasional biasanya merespons dengan lonjakan harga.


“Gejolak di Selat Hormuz bukan hanya isu geopolitik regional tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap harga minyak dunia. Jika harga minyak melonjak tajam, maka tekanan terhadap APBN kita,” kata Eddy kepada wartawan, Senin 2 Maret 2026.

Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dalam jumlah signifikan sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. 

Katanya, kenaikan harga minyak mentah berdampak pada fiskal negara sekaligus berpotensi menekan daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor.

“Saat ini ketergantungan pada energi fosil dari sumber impor membuat ruang fiskal kita mudah tertekan ketika terjadi krisis global," tuturnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif jangka pendek guna menjaga stabilitas APBN, termasuk penguatan cadangan energi nasional sebagai upaya mitigasi lonjakan harga minyak global.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa gejolak global tidak langsung membebani masyarakat. Kebijakan fiskal dan energi harus disinergikan agar tekanan eksternal dapat diredam,” pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya