Komisi III Bukan Intervensi Penyidikan Kasus Nizam Syafei

Komisi III DPR menegaskan bahwa rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait kasus Nizam Syafei (12), bocah asal Sukabumi, bukan bentuk intervensi terhadap proses penyidikan yang tengah berjalan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, dalam RDPU yang menghadirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kapolres Sukabumi, kuasa hukum, serta keluarga korban, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 2 Maret 2026.

“Rapat hari ini untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Syafei benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan,” kata Habiburokhman.

Kasus meninggalnya Nizam yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya menyita perhatian publik. 

Komisi III, kata Habiburokhman, menerima banyak pertanyaan dan desakan masyarakat agar kasus tersebut diusut secara tuntas dan transparan.

Salah satu pertanyaan krusial yang mengemuka adalah sejak kapan korban mengalami kekerasan dan penyiksaan sebelum akhirnya meninggal dunia.

“Lalu publik juga curiga bahwa pelaku bukan hanya ibu tiri almarhum saja, melainkan ada orang lain yang juga terlibat?” kata Legislator Gerindra ini.

Selain itu, publik juga menaruh kecurigaan bahwa pelaku tidak hanya satu orang. Ada dugaan keterlibatan pihak lain, baik dalam kapasitas turut serta melakukan tindak pidana, membantu, maupun membiarkan terjadinya kekerasan.

Komisi III juga mengaku telah menerima rekaman video yang diduga memperlihatkan kondisi korban sebelum meninggal dunia. Dari rekaman tersebut, terdapat indikasi kuat adanya penyiksaan, penelantaran, dan pengabaian terhadap korban.

“Patut dipertanyakan mengapa orang-orang di sekitarnya diam saat almarhum dalam keadaan sakit parah, digeletakkan di lantai beralas tipis,” kata Habiburokhman.