Publik Puji Prabowo Siap Jadi Mediator AS-Iran Namun Skeptis soal Keberhasilan

Niatan Presiden Prabowo Subianto yang bersedia menjadi juru damai atau mediator antara Amerika Serikat dan Iran menuai dua respons berbeda di ruang publik.

Menurut pengamat politik Adi Prayitno, di satu sisi, langkah tersebut mendapat apresiasi karena dinilai sebagai gagasan berani dan terobosan diplomatik.

“Di satu sisi mendapatkan apresiasi karena ini dianggap semacam ide brilian. Mungkin Indonesia adalah salah satu, bahkan mungkin duluan dan satu-satunya negara yang langsung menyatakan kesediaannya untuk menjadi fasilitator, menjadi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai,” ujarnya lewat akun X, Senin, 2 Maret 2026.

Namun di saat bersamaan, muncul pula pandangan kritis yang menganggap gagasan tersebut kurang realistis. Terutama jika dikaitkan dengan konflik yang melibatkan negara besar seperti Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Adi menyoroti karakter politik Amerika Serikat yang dinilai memiliki ego besar dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Menurut dia, ketika Washington memutuskan melakukan serangan terhadap Iran, mereka tidak mengindahkan berbagai seruan internasional.

“Ketika mereka memutuskan melakukan serangan kepada Iran, mereka tidak pernah mau mendengarkan imbauan-imbauan di seluruh dunia,” tegasnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu mempertanyakan efektivitas peran Indonesia di tengah konstelasi geopolitik yang kompleks. 

“Bagaimana mungkin negara sebesar Amerika dan Israel mendengarkan negara seperti Indonesia? Pada saat bersamaan banyak juga yang melihat hubungan bilateral Indonesia dengan Iran belum kelihatan korespondensinya yang kemudian muncul secara signifikan,” katanya.

Menurut Adi, variabel-variabel tersebut yang kemudian membuat publik bertanya-tanya mengenai peluang Indonesia menjadi mediator yang efektif. Meski demikian, Adi tetap mengakui bahwa gagasan tersebut memiliki nilai strategis dari sisi diplomasi. 

“Meskipun ini gagasan berlian, mungkin Indonesia adalah negara pertama yang menyatakan siap menjadi mediator, tapi banyak juga yang mengkritik dan menganggap ini sebagai sebuah gagasan yang tidak realistis,” pungkasnya.