Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Pemerintah Guinea-Bissau resmi menghentikan uji klinis vaksin hepatitis B yang didanai oleh Amerika Serikat (AS), setelah mendapat sorotan dan kritik terkait aspek etika dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Guinea-Bissau, Joao Bernardo Vieira.
“Itu tidak akan terjadi, titik,” kata Vieira, dikutip dari RT, Sabtu 21 Februari 2026.
WHO sebelumnya menyatakan bahwa desain uji klinis tersebut “tidak etis” karena berpotensi menimbulkan risiko serius bagi bayi. Studi ini direncanakan melibatkan sekitar 14.000 bayi baru lahir di Guinea-Bissau, negara yang memiliki tingkat infeksi hepatitis B termasuk tertinggi di dunia.
Penelitian tersebut didukung hibah sebesar 1,6 juta Dolar AS dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).
Dalam desain uji coba, bayi akan dibagi secara acak ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menerima vaksin saat lahir, kelompok kedua menerima vaksin pada usia enam minggu.
Skema ini menuai kontroversi karena berarti setengah bayi tidak langsung menerima vaksin saat lahir. WHO memperingatkan bahwa penundaan tersebut dapat menyebabkan “kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.”
Menurut WHO, vaksin hepatitis B dosis lahir telah terbukti efektif selama lebih dari tiga dekade dan mampu mencegah 70-95 persen penularan dari ibu ke anak.
Mantan Menteri Kesehatan Guinea-Bissau, Magda Robalo, menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap proyek tersebut. Dalam wawancaranya dengan jurnal ilmiah Nature bulan lalu, ia menyebut uji coba itu “tidak dapat diterima dan seharusnya tidak dilanjutkan.”
Sementara itu, tim peneliti dari Proyek Kesehatan Bandim yang berbasis di Guinea-Bissau, yang dijalankan oleh Universitas Denmark Selatan, membela tujuan ilmiah studi tersebut. Peneliti utama, Frederik Schaltz-Buchholzer, menyatakan bahwa perdebatan sudah bergeser ke ranah politik, bukan lagi diskusi ilmiah murni.
Sebelum akhirnya dibatalkan, uji klinis ini sebenarnya sudah ditangguhkan sejak Januari untuk menunggu tinjauan etika. Penangguhan dilakukan setelah komite nasional yang berwenang belum meninjau protokol penelitian secara menyeluruh.
Direktur Jenderal CDC Afrika, Jean Kaseya, menegaskan bahwa otoritas kesehatan Afrika harus tetap memegang kendali atas penelitian yang dilakukan di benua tersebut.
Guinea-Bissau, salah satu negara termiskin di Afrika Barat, sebelumnya berencana memasukkan vaksin hepatitis B dosis lahir ke dalam jadwal imunisasi nasional mulai 2028.
