Berita

Alwi Hasbi Silalahi. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Hindari Sweeping Lapak Daging, Pemerintah Perlu Buka Ruang Mediasi dan Dialog

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 22:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana aksi sejumlah ormas Islam terkait penertiban lapak penjualan daging babi di beberapa titik Kota Medan, Sumatera Utara mendapat tanggapan berbeda di masyarakat.

Salah satunya tokoh pemuda muslim Sumatera Utara, Alwi Hasbi Silalahi, yang menilai langkah sweeping maupun penutupan paksa lapak jual daging tidak perlu dilakukan.

“Sweeping atau penutupan paksa tidak perlu sampai dilakukan. Hal itu justru bisa menimbulkan kesan diskriminatif dan mencederai semangat toleransi yang selama ini dijaga di Kota Medan,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Sabtu 15 Februari 2026.


Menurut Hasbi, Islam mengajarkan ketertiban, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap hukum dan keberagaman. 

Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibingkai dalam narasi yang dapat memunculkan stigma terhadap umat Islam.

“Kita harus menjaga wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jika sampai terjadi tindakan anarkis atau intimidatif, itu justru akan menciptakan pandangan buruk terhadap umat Islam sendiri,” tegasnya.

Hasbi juga menekankan bahwa penataan usaha perdagangan merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus dilakukan sesuai regulasi, bukan melalui tekanan massa.

Memasuki bulan suci Ramadhan, Hasbi mengajak seluruh elemen umat Islam untuk lebih mengedepankan sikap bijak dan menahan diri.

“Ramadhan adalah momentum untuk memperbaiki diri, bukan memperkeruh suasana. Umat Islam sebaiknya tidak terpancing melakukan tindakan anarkis,” katanya.

Hasbi mendorong Pemerintah Kota Medan untuk segera memfasilitasi dialog terbuka agar aspirasi semua pihak dapat didengar tanpa menimbulkan konflik.

“Langkah terbaik adalah duduk bersama. Mediasi dengan para pelaku usaha warung makan dan pedagang jauh lebih konstruktif dibandingkan aksi lapangan yang berpotensi memicu keributan,” pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya