Berita

Alwi Hasbi Silalahi. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Hindari Sweeping Lapak Daging, Pemerintah Perlu Buka Ruang Mediasi dan Dialog

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 22:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana aksi sejumlah ormas Islam terkait penertiban lapak penjualan daging babi di beberapa titik Kota Medan, Sumatera Utara mendapat tanggapan berbeda di masyarakat.

Salah satunya tokoh pemuda muslim Sumatera Utara, Alwi Hasbi Silalahi, yang menilai langkah sweeping maupun penutupan paksa lapak jual daging tidak perlu dilakukan.

“Sweeping atau penutupan paksa tidak perlu sampai dilakukan. Hal itu justru bisa menimbulkan kesan diskriminatif dan mencederai semangat toleransi yang selama ini dijaga di Kota Medan,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Sabtu 15 Februari 2026.


Menurut Hasbi, Islam mengajarkan ketertiban, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap hukum dan keberagaman. 

Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibingkai dalam narasi yang dapat memunculkan stigma terhadap umat Islam.

“Kita harus menjaga wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jika sampai terjadi tindakan anarkis atau intimidatif, itu justru akan menciptakan pandangan buruk terhadap umat Islam sendiri,” tegasnya.

Hasbi juga menekankan bahwa penataan usaha perdagangan merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus dilakukan sesuai regulasi, bukan melalui tekanan massa.

Memasuki bulan suci Ramadhan, Hasbi mengajak seluruh elemen umat Islam untuk lebih mengedepankan sikap bijak dan menahan diri.

“Ramadhan adalah momentum untuk memperbaiki diri, bukan memperkeruh suasana. Umat Islam sebaiknya tidak terpancing melakukan tindakan anarkis,” katanya.

Hasbi mendorong Pemerintah Kota Medan untuk segera memfasilitasi dialog terbuka agar aspirasi semua pihak dapat didengar tanpa menimbulkan konflik.

“Langkah terbaik adalah duduk bersama. Mediasi dengan para pelaku usaha warung makan dan pedagang jauh lebih konstruktif dibandingkan aksi lapangan yang berpotensi memicu keributan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya