Diskusi Publik Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) membahas tantangan utama era AI (Foto: Dokumen JKJT)
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak lagi sekadar isu teknologi, melainkan persoalan peradaban.
Dalam diskusi publik yang digelar Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT), para narasumber menegaskan bahwa tantangan utama era AI bukanlah dominasi mesin, melainkan kemungkinan manusia kehilangan daya kritis, nilai, dan kendali atas arah hidupnya.
Ketua Umum JKJT, Agustinus Tedja Bawana, mengingatkan bahwa risiko terbesar bukan pada teknologinya, tetapi pada manusia yang gagal mengendalikannya.
“Dunia pendidikan, keluarga, dan sistem sosial belum siap secara regulasi maupun mental. AI bukan musuh, tetapi alat yang harus dikendalikan manusia, bukan sebaliknya,” ujarnya di Malang, dikutip Kamis, 19 Februari 2026.
Dari perspektif teknologi, Hendricus Arfianto Maatita menyoroti kekhawatiran terhadap AI sudah muncul sejak era Alan Turing.
“Teknologi selalu melemahkan fungsi biologis manusia jika tidak dikontrol,” katanya.
Ia merujuk studi MIT yang menunjukkan penggunaan AI berlebihan dapat menurunkan aktivitas kognitif. Menurutnya, Indonesia terlalu cepat mengadopsi teknologi, tetapi lambat membangun literasi dampaknya.
“Risiko terbesar adalah hilangnya daya kritis dan manipulasi informasi,” katanya.
Dalam konteks ketahanan nasional, Dr. Didik Mukti Yanto melihat ancaman yang lebih luas. Ia menilai Indonesia masih menjadi konsumen AI, bukan pencipta. Fenomena fomo, budaya uang instan, dan eksploitasi digital dinilai berbahaya bagi pembentukan karakter generasi muda.
“Ancaman terbesar adalah pembunuhan karakter,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Mufidah Cholil menyoroti dampak AI terhadap struktur keluarga dan kehormatan manusia. Ia menegaskan bahwa teknologi adalah anugerah, tetapi tidak boleh menggantikan peran orang tua.
“Anak belum memiliki bekal pengetahuan untuk memfilter informasi. Jika keluarga runtuh, negara ikut runtuh,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya regulasi perlindungan anak dan penguatan komunikasi dalam keluarga.
Dari sisi kepemimpinan dan kesadaran kolektif, Dr. Djoko Pramono mengingatkan bahwa problem utama bukan teknologinya, melainkan manusia yang “menuhankan” teknologi.
“AI hanyalah alat bantu. Perubahan harus dimulai dari manusia,” katanya. Ia menekankan pentingnya kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dalam memimpin di era digital.
Johanes Rasul Heksa Galuh menambahkan bahwa persoalan mendasarnya adalah ketidaksiapan sistem pendidikan.
“AI tidak salah, yang salah adalah sistem yang belum siap. Proses biologis berpikir tidak boleh hilang,” ujarnya. Pendidikan, menurutnya, harus tetap menekankan proses dan struktur berpikir, bukan sekadar hasil instan.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa AI memang mempercepat langkah manusia, tetapi arah peradaban tetap ditentukan oleh kesadaran, etika, dan kualitas kepemimpinan.
Tanpa penguatan literasi, keluarga, pendidikan, dan regulasi negara, percepatan teknologi justru dapat melemahkan ketahanan sosial bangsa. Pada akhirnya, teknologi boleh berputar cepat, tetapi manusia harus tetap menjadi pusat rotasi-penentu arah masa depan.
