Berita

Ahmad Sahroni. (Foto: Dokumen RMOL)

Politik

Alasan DPR Kembalikan Ahmad Sahroni jadi Pimpin Komisi III

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 11:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan DPR RI menjelaskan perihal pengangkatan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse Mappasessu.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan ada mekanisme yang berlaku dalam hal pergantian susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). 

Menurutnya, pimpinan DPR telah menerima usulan dari Fraksi Nasdem yang menunjuk Ahmad Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR.


"Semua AKD di sini mekanismenya kan fraksi yang mengirim kepada kita semua. Jadi pimpinan menetapkan itu sesuai dengan karena itu semua ada di fraksi untuk usulan menunjuk siapa pun," kata Cucun saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Cucun menambahkan, pelantikan Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR juga telah sesuai aturan, termasuk mengikuti putusan Mahkamah Keputusan Dewan (MKD).

"Keputusannya kan sudah ada di yang keputusan pertama, kemudian fraksi mengirim nama untuk siapa yang duduk di MKD itu. Kita pimpinan berdasarkan usulan dari fraksi seperti itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, pada Agustus 2025, Sahroni sempat ditarik dari Komisi III dan dimutasi menjadi anggota Komisi I DPR. 

Langkah itu diambil setelah Sahroni mengeluarkan pernyataan kontroversial dan dijatuhi sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. 

Posisinya sebagai pimpinan Komisi III saat itu kemudian digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu pada September 2025.

Namun, belakangan Rusdi disebut telah resmi mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI dan NasDem, lalu bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dengan masuknya kembali Sahroni, maka susunan pimpinan Komisi III DPR RI per hari ini, Kamis, 19 Februari 2026 yakni:

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (F-Gerindra), dan tiga Wakil Ketua Komisi III DPR yakni Dede Indra Permana Soediro (F-PDIP) Ahmad Sahroni (F-NasDem) dan Rano Alfath (F-PKB).

Sehingga, masih ada satu kursi pimpinan Komisi yang masih kosong.

Satu posisi tersebut milik Fraksi Partai Golkar, di mana sebelumnya diduduki Sari Yuliati yang kini telah menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim konstitusi.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya