Berita

Konferensi Pers Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1447 H (Foto: Kemenag)

Nusantara

Kemenag: Sidang Isbat jadi Ruang Silaturahmi Nasional

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 07:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, menyoroti sisi lain dari Sidang Isbat awal Ramadan 1447 H. 

Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda teknis penentuan tanggal, melainkan momentum penting untuk mempererat silaturahmi nasional antar organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan para pakar di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Wamenag usai mengikuti prosesi Sidang Isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa 17 Februari 2026. 


“Dalam sidang isbat ini, ada silaturahmi yang digelorakan. Karena diundang semua tokoh Islam, ormas Islam, dan para pakar,” ujar Wamenag.

Wamenag menjelaskan bahwa meski seluruh ormas Islam sepakat mengenai kewajiban puasa (hal yang bersifat qath’), metode penentuan kapan puasa dimulai seringkali beragam karena bersifat ijtihadi

“Yang qath’i itu puasanya, tidak boleh tidak puasa. Tapi kapan itu dimulai, itu ijtihad. Di sinilah sidang isbat dimaksudkan untuk mengeliminasi perbedaan-perbedaan itu,” jelasnya.

Jadi, sidang isbat bisa mengurangi celah perbedaan melalui dialog terbuka karena menghadirkan berbagai perspektif pakar dalam satu forum resmi. Pemerintah pun berperan menjadi penengah agar seluruh pandangan tetap berada dalam koridor kebijakan negara.

“Di sini dipertemukan sudut pandang antara satu dengan yang lain untuk bisa sama-sama berada dalam komando pemerintah yang diberi mandat menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah,” terangnya.

Meski menjadi upaya penyatuan, Wamenag tetap menekankan pentingnya toleransi jika masih terdapat perbedaan hasil di lapangan. Menurutnya, menghormati keputusan pihak lain adalah cermin kedewasaan beragama.

“Kalau masih ada perbedaan setelah dipertemukan, maka kita harus saling menghormati. Harus saling menghargai,” katanya.

Ia berharap semangat kebersamaan ini tidak berhenti di meja sidang, tetapi terus berlanjut dalam interaksi sehari-hari antarumat beragama. Beliau menutup dengan menegaskan bahwa forum ini adalah level tertinggi dalam upaya penyamaan persepsi umat.

“Tidak ada pertemuan yang lebih tinggi selain sidang isbat dalam menyamakan pandangan kapan kita mulai Ramadan,” pungkasnya.

Berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, pemerintah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. 

“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers tersebut.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya