Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Foto: Setneg)
Rencana Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani pakta perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026 mendapat sorotan.
Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, mempertanyakan kemungkinan adanya keterkaitan antara agenda dagang tersebut dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, Palestina.
Sebagaimana diketahui, pada tanggal yang sama juga dijadwalkan rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk Gaza yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.
“Publik tentu membaca adanya momentum yang beriringan antara ratifikasi ART dan pertemuan perdana Board of Peace. Ini wajar jika memunculkan pertanyaan: apakah ada relasi kepentingan di balik dua agenda besar tersebut?” ujar KH Abdussalam Shohib, Minggu, 15 Februari 2026.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa negosiasi tarif impor AS terhadap produk Indonesia berhasil ditekan dari 32 persen menjadi 19 persen.
Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang mengaitkan momentum tersebut dengan agenda pertemuan BoP.
Di sisi lain, kritik publik terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP untuk Gaza disebut mulai mereda setelah pemerintah mengundang sejumlah pimpinan ormas keagamaan, pesantren, dan mantan menteri luar negeri ke Istana Negara.
“Sikap yang sebelumnya kritis terhadap BoP mendadak berubah. Padahal sejak awal banyak pihak menilai skema itu lebih menguntungkan kepentingan Amerika dan Israel ketimbang rakyat Palestina,” tegasnya.
KH Abdussalam Shohib menilai klaim 20 poin program BoP yang disebut sebagai New Gaza Project perlu dikaji secara kritis. Proyek tersebut disebut akan mentransformasi Gaza menjadi pusat ekonomi modern dengan sistem pemerintahan yang terbebas dari Hamas.
Namun, menurutnya, skema itu justru berpotensi menghilangkan kedaulatan dan peradaban Palestina.
“Alih-alih memperjuangkan kemerdekaan Palestina, skema ini berisiko menjadi pola baru penindasan dan kolonialisme dengan kemasan perdamaian,” ujarnya.
KH Abdussalam Shohib menambahkan, di tengah narasi perdamaian, kekerasan di Gaza masih terjadi. Ia merujuk pada laporan media Gaza yang mencatat ratusan korban jiwa dan pelanggaran gencatan senjata oleh militer Israel.
“Jika fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terus terjadi, lalu di mana letak perdamaian yang dijanjikan?” katanya.
Menurutnya, isu ini menyentuh prinsip dasar konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Dalam perspektif konstitusi, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai anti-penjajahan dan perikemanusiaan. Posisi Indonesia terhadap Palestina itu normatif, mengikat, dan final,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, KH Abdussalam Shohib berharap isu keanggotaan Indonesia dalam BoP dibahas secara mendalam dalam forum Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU pada bulan Syawal tahun 1447 H, nanti.
“Saya berharap persoalan ini dikaji secara kritis dalam perspektif fiqih oleh ulama pesantren dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama, misalnya melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama yang berbarengan dengan Konbes PBNU mendatang, dan atau Bahtsul Masail pesantren di Indonesia” ujarnya.
Menurutnya, bagi Nahdlatul Ulama, isu Palestina bukan sekadar politik internasional, tetapi bagian dari konsistensi sejarah dan sikap moral organisasi NU sejak awal berdiri.
“Ini bukan sekadar soal diplomasi dagang. Ini soal komitmen terhadap kemerdekaan dan keadilan bagi Palestina,” pungkasnya.
