Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Politik

Airlangga: Negosiasi Tarif AS Terkait Board of Peace Gaza

SABTU, 14 FEBRUARI 2026 | 21:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Menurut Airlangga, proses negosiasi tarif dilakukan secara bilateral dan murni menyangkut hubungan dagang kedua negara. Sementara Board of Peace merupakan forum multilateral.

“Board of Peace itu tidak sama dengan tarif, BoP adalah sebuah lembaga yang membicarakan terkait dengan Gaza. Sedangkan tarif adalah bilateral, tidak multilateral, BoP adalah multilateral,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, dikutip Sabtu, 14 Februari 2026.


Ia memastikan, perundingan tarif dengan AS sendiri telah rampung dan kini tinggal menunggu penandatanganan resmi. 

Dari hasil negosiasi tersebut, tarif produk Indonesia yang masuk ke pasar AS ditekan dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen.

“Saat ini sudah selesai perundingannya, tinggal penandatanganannya. Persennya kita sudah turun dari 32 ke 19 persen, tapi kan belum ada penandatanganan. Jadi yang lain akan di-disclose sesudah tanda tangan,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace, inisiatif yang digagas Presiden AS Donald Trump untuk mendukung proses transisi dan rekonstruksi Palestina. 

Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan komitmen kontribusi dana sebesar 1 miliar Dolar AS untuk mendukung pembangunan kembali Gaza.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya