Sosiolog: Pendidikan Rendah dan Kemiskinan Biang Kerok Politik Uang

Praktik politik uang bisa terjadi di Indonesia karena tingkat pendidikan dan strata ekonomi masyarakat yang terbilang rendah.

"Demokrasi ini tidak kompatibel untuk rakyat kita. Bagaimana mau kompatibel? Sudah mendekati 80 tahun, pendidikan rakyat kita, sekolahnya hanya 9 tahun. Jadi artinya hanya sampai SMP, dan yang paling banyak pendidikannya itu SD," kata Sosiolog Ibnu Chaldun, Prof Musni Umar dalam diskusi publik di Jakarta Pusat, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurutnya, demokrasi tanpa politik uang hanya bisa terjadi jika masyarakatnya mendapat pendidikan yang berkualitas.

Di samping soal pendidikan, mantan Anggota DPR hasil Pemilu 1997 ini menyebut mental ekonomi masyarakat juga turut berpengaruh terhadap tingginya politik uang di setiap kontestasi elektoral.

"Apalagi kalau orang miskin itu tidak mungkin karena (mereka) ingin pendapatannya itu lebih. Karena itulah (politik uang) sarana untuk mendapatkan uang," tuturnya.

Oleh karena itu, Prof Musni mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan kemiskinan sesegera mungkin agar di tahun politik 2029 bisa meminimalisir praktik politik uang.

"Nah, bagaimana menyelesaikan jumlah orang miskin yang sangat banyak? Ini sesuatu yang harus diatasi pemerintah. Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan,” tambahnya.