Ongkos Politik Mencekik, Model Pilkada Mendesak Diubah

Biaya politik di Indonesia yang sudah teramat tinggi, membuat perubahan model pemilihan kepala daerah (Pilkada) dianggap mendesak atau urgent.

Hal tersebut disampaikan Founder Citra Institute, Yusak Farchan, dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik", yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat, 13 Februari 2026.

"Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi," ujar dia.

Magister Ilmu Politik Universitas Nasional itu merinci, biaya politik yang mahal paling tidak bisa ditaksir dari 4 tahapan dalam pilkada, yaitu tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau satu kursi standarnya Rp300-500 juta, dan ada banyak partai, misal mereka butuh 10 dukungan partai politik itu sudah Rp3 miliar, itu sudah sangat besar," urainya.

Selain itu, Yusak meyakini di tahap kampanye yang terbatas dan terbilang sangat singkat, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa sehingga cara yang digunakan adalah serangan fajar atau politik uang.

"Kalau disurvei saya ditanyakan, metode apa yang disukai? Itu pasti jawabannya tatap muka. Makanya diakali. Lewat apa? Timses. Misal dalam satu daerah, ketemuan 30 ribu orang, indexnya (biayanya satu orang dapat) Rp500 ribu, itu sudah Rp15 miliar," paparnya.

"Belum lagi kalau ada sengketa, bayar lawyer pun mahal. Kalau ditotal untuk jadi bupati Rp30-50M. Memang mahal sekali. Ini yang kemudian kita baca," ungkapnya.

Oleh karena itu, apabila persoalan politik uang yang menjadi alasan utama perubahan model pilkada, maka Yusak sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai titik ini saya sepakat dengan pikiran Presiden, bahwa demokrasi kita sudah mengarah ke liberalis-kapitalis," sambung Yusak menambahkan.