Berita

Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Tolak Pilkada via DPRD Manuver Demokrat Amankan Jalan AHY di Pilpres 2029

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 16:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap Partai Demokrat yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai bukan sekadar memperjuangkan prinsip demokrasi yang disuarakan publik. Namun sebagai manuver politik jangka panjang untuk membuka jalan bagi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berlaga di Pilpres 2029.

Analisis itu disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan dalam diskusi publik bertajuk “Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik” di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Iwan, sejak awal Demokrat dikenal sebagai partai yang konsisten menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem elektoral. Ia mengingatkan kembali dinamika 2014, saat DPR sempat mengesahkan Pilkada lewat DPRD.


“Waktu itu karena gelombang penolakan publik sangat besar, Presiden SBY akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Pilkada via DPRD. Sistem Pilkada langsung bertahan sampai sekarang,” kata Iwan.

Dalam dinamika terbaru, kata dia, Demokrat juga menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arus koalisi pemerintahan yang sempat mendorong Pilkada melalui DPRD.

“Bahasanya memang halus. Mereka tidak terang-terangan berseberangan dengan koalisi, tapi posisinya lebih mengikuti Presiden Prabowo. Bukan suara koalisi secara keseluruhan,” jelasnya.

Iwan menilai, perubahan sikap Demokrat sarat kepentingan politik jangka panjang. Salah satunya menjaga peluang AHY sebagai kandidat potensial pada Pilpres 2029.

“Kalau Demokrat terlihat tidak pro terhadap aspirasi publik, peluang AHY ke depan akan semakin berat. Ini bagian dari upaya menjaga basis elektoral,” ujarnya.

Di sisi lain, Iwan mengingatkan posisi Demokrat juga tidak sepenuhnya aman. Sebagai partai parlemen, bintang mercy tetap menghadapi tekanan politik dari kekuatan koalisi pemerintah.

“Kalau terlalu berseberangan dengan arus kekuasaan, mereka bisa terpinggirkan. Tapi kalau ujug-ujug mendukung Pilkada via DPRD, elektoralnya bisa tergerus. Jadi Demokrat harus bermain di titik keseimbangan,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya