Berita

Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: Istimewa)

Politik

Melemahnya Kelas Menengah Berbahaya bagi Ekonomi dan Demokrasi

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 13:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah Indonesia kembali menyusut pada 2025, bahkan lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah tekanan daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi yang melambat.

Dalam laporannya, Mandiri Institute mengungkap jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Artinya, sekitar 1,1 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam setahun terakhir.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia menilai melemahnya kelas menengah bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga berdampak serius terhadap kualitas demokrasi dan masa depan bangsa.


“Kelas menengah itu tulang punggung bangsa. Melemahnya kelas menengah bukan cuma berbahaya bagi ekonomi bangsa tapi juga berbahaya bagi demokrasi. Justru melemahnya kelas menengah membuat suram pemajuan bangsa,” ujar Mardani lewat akun X miliknya, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurutnya, kelas menengah selama ini menjadi motor konsumsi, penggerak kewirausahaan, sekaligus penyangga stabilitas sosial dan politik. Ketika jumlahnya tergerus, maka daya dorong ekonomi nasional ikut melemah dan ruang partisipasi publik dalam demokrasi bisa ikut terdampak.

Karena itu, Mardani mendorong adanya langkah konkret dan terukur untuk memperkuat kembali fondasi kelas menengah Indonesia. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu memulihkan daya beli, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan usaha produktif.

“Mesti ada gerakan kokoh membangun kelas menengah dengan aksi yang jelas dan segera,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat merumuskan strategi komprehensif agar penyusutan kelas menengah tidak terus berlanjut dan justru berbalik menjadi penguatan, sehingga visi kemajuan bangsa dapat tetap terjaga.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya