Berita

Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: Istimewa)

Politik

Melemahnya Kelas Menengah Berbahaya bagi Ekonomi dan Demokrasi

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 13:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah Indonesia kembali menyusut pada 2025, bahkan lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah tekanan daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi yang melambat.

Dalam laporannya, Mandiri Institute mengungkap jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Artinya, sekitar 1,1 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam setahun terakhir.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia menilai melemahnya kelas menengah bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga berdampak serius terhadap kualitas demokrasi dan masa depan bangsa.


“Kelas menengah itu tulang punggung bangsa. Melemahnya kelas menengah bukan cuma berbahaya bagi ekonomi bangsa tapi juga berbahaya bagi demokrasi. Justru melemahnya kelas menengah membuat suram pemajuan bangsa,” ujar Mardani lewat akun X miliknya, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurutnya, kelas menengah selama ini menjadi motor konsumsi, penggerak kewirausahaan, sekaligus penyangga stabilitas sosial dan politik. Ketika jumlahnya tergerus, maka daya dorong ekonomi nasional ikut melemah dan ruang partisipasi publik dalam demokrasi bisa ikut terdampak.

Karena itu, Mardani mendorong adanya langkah konkret dan terukur untuk memperkuat kembali fondasi kelas menengah Indonesia. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu memulihkan daya beli, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan usaha produktif.

“Mesti ada gerakan kokoh membangun kelas menengah dengan aksi yang jelas dan segera,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat merumuskan strategi komprehensif agar penyusutan kelas menengah tidak terus berlanjut dan justru berbalik menjadi penguatan, sehingga visi kemajuan bangsa dapat tetap terjaga.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya