Berita

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali. (Foto: Setwapres)

Politik

Gibran Cek Harga dan Dorong Digitalisasi di Pasar Badung Bali

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali, Jumat, 13 Februari 2026, untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekosistem perdagangan rakyat agar semakin efisien dan modern.

Upaya menjaga stabilitas harga ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi rakyat melalui kebijakan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. 


Pemerintah berkomitmen memastikan pasar tradisional tetap menjadi ruang ekonomi yang sehat, stabil, dan berpihak pada pelaku usaha kecil serta konsumen.

Dalam peninjauan tersebut, Giban berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif apabila terjadi lonjakan harga, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar serta dukungan kebijakan tepat sasaran bagi para pedagang. 

Selain itu, Wapres juga berpesan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga kestabilan harga pasar sehingga memberikan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun pembeli. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster usai mendampingi Wapres peninjauan.

“Bapak Wapres memberikan arahan kepada Bapak Wali Kota agar untuk semua komoditi yang mengalami gejolak harga, kenaikannya terlalu tinggi, sebaiknya subsidinya diberikan kepada semua pedagang. Tadi belum kepada semua pedagang,” ungkap Wayan.

Selain memastikan stabilitas harga dan perlindungan bagi pedagang, Gibran juga menaruh perhatian pada kemudahan sistem transaksi di pasar sebagai bagian dari penguatan ekosistem perdagangan yang lebih modern dan transparan.

Sebagaimana disampaikan Era, seorang pedagang bumbu dapur yang telah berjualan selama 15 tahun di Pasar Badung, pembayaran non tunai sangat membantunya dalam bertransaksi.

“Enak kalau menurut saya. Kan kita tidak perlu pegang uang. Untuk mengurangi uang palsu bisa juga, kadang kalau pakai uang cash (tunai) kan kita tidak tahu, bisa jadi palsu,” ungkap Era.

Kunjungan ke Pasar Badung ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital sektor perdagangan, sekaligus memastikan bahwa modernisasi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku UMKM di daerah.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya