Berita

Kepala BP BUMN Dony Oskaria (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Gelar Ratas Kampung Nelayan, Progres Tahap Pertama Capai 50 Persen

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 18:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026. 

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, salah satu yang dibahas dalam rapat adalah upaya pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. 

“Soal Kampung Nelayan Merah Putih. Itu di antaranya,” ujar Trenggono kepada awak media usai pertemuan. 


Menurutnya progres pembangunan terus berjalan sesuai target. Pada tahap pertama pembangunan telah mencapai 50 persen di 65 titik. 

“Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di... 65 titik,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkap arahan Presiden untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya untuk mengentaskan masalah kemiskinan. 

"Spesifiknya pengentasan kemiskinan adalah tadi arahan Bapak Presiden bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat," paparnya. 

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengungkap pengembangan Kampung/Desa Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). 

“Kan memang di desa nelayan ini masuk ke dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi, ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi daripada laut kita sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujarnya.

Selain itu, BP BUMN juga menyiapkan skema bisnis melalui penguatan sistem offtaker agar hasil produksi nelayan memiliki kepastian pasar.

"Desa nelayan ini dibangun, tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan sebagai offtakernya. Jadi nanti teman-teman sekalian akan melihat bahwa kita akan ada industri perkapalan kita, itu juga menjadi tanggung jawab daripada kami," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya