Berita

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Kampung Haji di Makkah Masih Proses, Belum Bisa Digunakan pada 2026

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 17:23 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah memastikan Kampung Haji Indonesia di Makkah belum dapat dioperasikan dalam waktu dekat. Proyek strategis tersebut masih tahap awal pembangunan serta penataan pengelolaan aset.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan berbagai tahapan teknis masih berjalan, mulai dari proses peralihan aset hingga pengembangan fasilitas pendukung.

Menurut Dahnil, salah satu aset utama Kampung Haji berupa hotel Novotel saat ini masih dalam tahap peralihan pengelolaan oleh Danantara.


"Nanti kan kita butuh pembangunan di beberapa tower lagi dan itu butuh waktu," kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Ia menjelaskan pembangunan Kampung Haji memang dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti legalitas, pembiayaan, serta regulasi yang berlaku di Arab Saudi. Selain Novotel, sejumlah aset lain juga masih dalam proses lelang sehingga belum bisa langsung dilakukan pengembangan.

Pemerintah, lanjut Dahnil, memilih berhati-hati dan tidak terburu-buru agar proyek besar tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan, termasuk antara Danantara sebagai pelaksana pembangunan dan Kementerian Haji dan Umrah sebagai pihak pengguna fasilitas.

Kampung Haji sendiri merupakan program prioritas yang menjadi arahan langsung Presiden, sekaligus hasil diplomasi strategis antara pemerintah Indonesia dengan Raja Arab Saudi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Kawasan ini ditargetkan menjadi pusat layanan terpadu bagi jemaah Indonesia, mulai dari akomodasi hingga fasilitas pelayanan haji. Namun untuk saat ini, pemanfaatannya belum bisa dilakukan.

"Tahun ini belum kita pakai," tegas Dahnil.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya