Pengamat pasar modal Yanuar Rizky (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube @yanuarrizky73)
Gejolak pasar modal Indonesia menjadi sorotan setelah perdagangan sempat dihentikan (trading halt) akibat tekanan jual yang tajam. Peristiwa tersebut memicu pertanyaan publik mengenai kondisi fundamental ekonomi dan arah kebijakan otoritas keuangan di tengah situasi yang kian tidak pasti.
Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menilai, dinamika tersebut bukan sekadar gejolak teknikal, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih dalam: konflik kepentingan di level elite ekonomi.
Dalam sebuah podcast bersama Budiman Tanuredjo, Yanuar menyebut dirinya tidak terlalu terkejut dengan koreksi pasar tersebut. Menurutnya, sejak Desember kenaikan indeks sudah terlalu tajam dan bersifat jangka pendek.
“Kalau bursa, saya tidak terlalu kaget. Yang menarik justru sinyalnya: indeks naik, tapi rupiah melemah,” ujarnya.
Ia menyoroti pernyataan pejabat yang menyebut kenaikan indeks sebagai tanda meningkatnya kepercayaan terhadap ekonomi. Namun di sisi lain, ketika rupiah melemah, tanggung jawab diarahkan kepada bank sentral. “Itu memberi sinyal elite ekonomi sedang ‘berantem sendiri’,” kata Yanuar.
Yanuar melihat situasi ini sebagai bagian dari konflik kepentingan yang lebih besar. Ia bahkan menyebut adanya indikasi “hostile takeover” dalam pengelolaan otoritas ekonomi.
“Istilah sederhananya: kalau dulu ini mainan kamu, sekarang mainan saya. Ini pola klasik keributan antar oligarki,” ujarnya.
Mundurnya Direktur Utama Bursa dan sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang dapat disebut sebagai agenda yang bersifat kalenderial. Namun, menurut Yanuar, momentum crash pasar mempercepat proses tersebut. Ia menilai ada indikasi “pembersihan” otoritas untuk membuka jalan bagi patron baru.
Yanuar juga mengaitkan situasi ini dengan pengalaman Korea Selatan saat krisis Asia 1997-1998. Kala itu, pasar saham anjlok, pemutusan hubungan kerja meningkat, dan dana pensiun terganggu. Kondisi tersebut memicu krisis politik karena kelas menengah merasa menjadi korban perebutan kepentingan elite.
“Bedanya, Korea memperkuat otoritas dan penegakan hukum. Mereka disiplinkan insider trading dan tata kelola. Bukan sekadar intervensi pasar,” jelasnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini memasuki fase “saling gigit” antar patron oligarki. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik tersebut bisa berbalik merugikan semua pihak, termasuk para pelaku ekonomi sendiri.
Ia juga membagi dampak gejolak ini ke dalam tiga lapisan investor.
Bagi trader jangka pendek, kondisi volatil bisa menjadi momentum meraih keuntungan. Namun bagi investor fundamental, situasi ini memicu krisis kepercayaan. Ketidaksinkronan antara pernyataan pejabat dan realitas ekonomi, termasuk meningkatnya defisit, menjadi pertimbangan serius.
Sementara investor jangka panjang, menurut Yanuar, akan melihat aspek risiko hukum dan tata kelola. Jika aroma konflik elite dan potensi korupsi menguat, mereka cenderung menahan diri atau keluar sementara dari pasar.
Yanuar menilai pemerintah perlu merespons situasi ini dengan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Presiden dan Menteri Keuangan, katanya, perlu mendengar semua pihak, termasuk suara yang berbeda.
“Pemimpin itu tugasnya mencari titik tengah antara risiko dan imbal hasil. Kalau semua ditarik ke arah aman, ekonomi mandek. Kalau semua dikejar return, risikonya krisis,” ujarnya.
Ia mencontohkan Amerika Serikat saat krisis 2008, yang berupaya membangun kembali kepercayaan publik melalui penegakan hukum dan transparansi, bukan semata narasi optimistis.
Yanuar meegaskan, pesan utamanya sederhana, yaitu pemerintah perlu jujur kepada publik.
“Lebih baik jujur: kita sedang bermasalah, lalu ajak bersatu. Jangan bilang ekonomi baik-baik saja sambil menyalahkan pihak lain,” katanya.
Ia mengingatkan, saat ini terlihat jelas adanya “api dalam sekam” berupa proses saling serang antar oligarki. Jika dibiarkan, korban akhirnya bisa saja rakyat kebanyakan.
