Adidaya Institute: Menteri Harus Paham Laksanakan Strategi Big Bang

Keberadaan posisi pembantu presiden atau jajaran menteri menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan strategi Big Bang dan Big Push dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. 

Dikatakan Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, jajaran menteri akan menjadi aktor utama dalam mengatur dan mengelola sumber daya program-program Big Bang dan Big Push yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi seluruh pembantu Presiden (Menteri) harus paham apa maunya Presiden (dalam mengatasi kemiskinan). Bagaimana cara men-delivery (eksekusi program), itu menjadi hal yang penting," kata Bramastyo kepada wartawan, Rabu 11 Februari 2026.

Kata dia, tujuh program prioritas mulai Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan bukanlah program terpisah.

"Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi," ujarnya.

Karena itu, kata Bram lagi, kemampuan mengeksekusi menteri menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan strategi Big Bang. 

Meski tingkat pemahaman figur menteri tersebut dinilai low understanding atau lemah, Presiden Prabowo, ungkapnya, akan cenderung mempertahankan para menteri yang dianggapnya mampu mengeksekusi program ketimbang memasukkannya dalam daftar reshuffle. 

“Kita lihat sendiri, pembantu Presiden yang model begini (hanya melaksanakan pilihan Presiden) tetap dipertahankan oleh Presiden. Kenapa? Karena Presiden butuh orang yang bisa men-delivery pikiran-pikirannya,” ujarnya. 

Bram juga mengingatkan para menteri untuk memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Sebab jika hanya memiliki kemampuan eksekutorial tanpa komunikasi publik yang baik, kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan Presiden Prabowo. 

Terutama, sambungnya, dalam program program prioritas yang menggunakan strategi pembangunan Big Bang dan Big Push. 

"Komunikasi publik (Menteri) ini juga jadi catatan bagi kita. Kebijakan publik sudah on the right track, tetapi komunikasi publik para pembantu Presiden perlu di upgrade hingga bisa menjadi high understanding dan high delivery," pungkasnya.