Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dokumen RMOL)

Bisnis

Pemerintah Siapkan Penjelasan Komprehensif Respons Outlook Negatif Moody’s

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 20:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Indonesia berencana memberikan jawaban mendalam terkait proyeksi ekonomi nasional pada Jumat mendatang,  13 Februari 2026. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas outlook negatif yang baru saja dirilis oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody’s.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menyusun penjelasan yang lebih luas bagi publik dan pelaku pasar melalui ajang Indonesia Economic Outlook.


"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga menjelaskan bahwa forum tersebut akan menjadi panggung bagi pemerintah untuk membedah posisi ekonomi saat ini, strategi menjaga ketahanan fiskal, hingga progres program-program strategis nasional.

Ia memastikan bahwa hasil evaluasi internal pemerintah mengenai laporan Moody’s akan dipaparkan secara detail guna memperkuat optimisme pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," jelasnya.

Meski Moody’s memberikan catatan negatif pada prospek ekonomi, Airlangga menekankan bahwa secara umum peringkat kredit Indonesia masih berada di level yang aman atau investment grade. Hal ini didukung oleh penilaian lembaga pemeringkat global lainnya.

Selain Moody's, lembaga besar seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) tetap mempertahankan status Indonesia di level layak investasi. Kendati demikian, pemerintah memandang catatan dari Moody’s sebagai masukan penting untuk memperkuat kebijakan ekonomi.

Beberapa poin krusial yang akan diperinci pemerintah meliputi; strategi peningkatan penerimaan negara secara signifikan, arah kebijakan strategis nasional ke depan, dan rencana pengelolaan investasi melalui lembaga baru, Danantara Indonesia.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

RI Dorong Status 742 Cagar Budaya Nasional Baru

Kamis, 03 September 2026 | 18:29

Di Forum Ekonomi Vladivostok, Prabowo Beberkan Alasan RI Tetap Jalankan MBG

Kamis, 03 September 2026 | 18:23

BGN ‘Berdosa’ Jika Biarkan Korban Keracunan MBG

Kamis, 03 September 2026 | 18:19

Profil Lionel Messi, Akhiri Karier Internasional dengan 125 Gol

Kamis, 03 September 2026 | 17:57

Prabowo Dorong Rute Langsung RI-Vladivostok untuk Perkuat Hubungan Ekonomi

Kamis, 03 September 2026 | 17:43

Anggaran MBG 2027 Capai Rp232,876 Triliun

Kamis, 03 September 2026 | 17:40

Kemenkop Tegaskan Anggaran Rp103 Miliar Bukan untuk Podcast

Kamis, 03 September 2026 | 17:35

Mantan Pemain Timnas Iwan Setiawan Meninggal Dunia, Ini Jejak Kariernya di Sepak Bola Indonesia

Kamis, 03 September 2026 | 17:25

IHSG-Rupiah Kompak Cerah Hari Ini

Kamis, 03 September 2026 | 17:23

Demo Kantor Agrinas Diduga Ditunggangi Oknum

Kamis, 03 September 2026 | 17:08

Selengkapnya