Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dokumen RMOL)

Bisnis

Pemerintah Siapkan Penjelasan Komprehensif Respons Outlook Negatif Moody’s

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 20:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Indonesia berencana memberikan jawaban mendalam terkait proyeksi ekonomi nasional pada Jumat mendatang,  13 Februari 2026. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas outlook negatif yang baru saja dirilis oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody’s.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menyusun penjelasan yang lebih luas bagi publik dan pelaku pasar melalui ajang Indonesia Economic Outlook.


"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga menjelaskan bahwa forum tersebut akan menjadi panggung bagi pemerintah untuk membedah posisi ekonomi saat ini, strategi menjaga ketahanan fiskal, hingga progres program-program strategis nasional.

Ia memastikan bahwa hasil evaluasi internal pemerintah mengenai laporan Moody’s akan dipaparkan secara detail guna memperkuat optimisme pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," jelasnya.

Meski Moody’s memberikan catatan negatif pada prospek ekonomi, Airlangga menekankan bahwa secara umum peringkat kredit Indonesia masih berada di level yang aman atau investment grade. Hal ini didukung oleh penilaian lembaga pemeringkat global lainnya.

Selain Moody's, lembaga besar seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) tetap mempertahankan status Indonesia di level layak investasi. Kendati demikian, pemerintah memandang catatan dari Moody’s sebagai masukan penting untuk memperkuat kebijakan ekonomi.

Beberapa poin krusial yang akan diperinci pemerintah meliputi; strategi peningkatan penerimaan negara secara signifikan, arah kebijakan strategis nasional ke depan, dan rencana pengelolaan investasi melalui lembaga baru, Danantara Indonesia.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya