Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dokumen RMOL)

Bisnis

Pemerintah Siapkan Penjelasan Komprehensif Respons Outlook Negatif Moody’s

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 20:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Indonesia berencana memberikan jawaban mendalam terkait proyeksi ekonomi nasional pada Jumat mendatang,  13 Februari 2026. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas outlook negatif yang baru saja dirilis oleh lembaga pemeringkat internasional, Moody’s.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menyusun penjelasan yang lebih luas bagi publik dan pelaku pasar melalui ajang Indonesia Economic Outlook.


"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga menjelaskan bahwa forum tersebut akan menjadi panggung bagi pemerintah untuk membedah posisi ekonomi saat ini, strategi menjaga ketahanan fiskal, hingga progres program-program strategis nasional.

Ia memastikan bahwa hasil evaluasi internal pemerintah mengenai laporan Moody’s akan dipaparkan secara detail guna memperkuat optimisme pasar terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," jelasnya.

Meski Moody’s memberikan catatan negatif pada prospek ekonomi, Airlangga menekankan bahwa secara umum peringkat kredit Indonesia masih berada di level yang aman atau investment grade. Hal ini didukung oleh penilaian lembaga pemeringkat global lainnya.

Selain Moody's, lembaga besar seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) tetap mempertahankan status Indonesia di level layak investasi. Kendati demikian, pemerintah memandang catatan dari Moody’s sebagai masukan penting untuk memperkuat kebijakan ekonomi.

Beberapa poin krusial yang akan diperinci pemerintah meliputi; strategi peningkatan penerimaan negara secara signifikan, arah kebijakan strategis nasional ke depan, dan rencana pengelolaan investasi melalui lembaga baru, Danantara Indonesia.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya