Berita

Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump dalam peluncuran Dewan Perdamaian di Davos Swiss, Kamis, 22 Januari 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Polemik Board of Peace

Kedaulatan RI Tak Boleh Dikorbankan Demi Pragmatisme Politik Internasional

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 04:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi, Assoc. Prof. TB. Massa Djafar menilai keanggotaan Indonesia dalam dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki risiko politik dan fiskal yang sangat besar. 

"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali keputusan bergabung dalam Board of Peace," kata Massa Djafar melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 11 Februari 2026.

"Terlebih jika badan perdamaian itu terbukti hanya menjadi alat kepentingan politik Trump dan Zionis," sambungnya.


Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi pragmatisme politik internasional. 

Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas kuburan massal rakyat Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum dari sang penjajah.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) melalui penandatanganan piagam Dewan Perdamaian di sela-sela kunjungannya ke Swiss. 

Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya