Berita

Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump dalam peluncuran Dewan Perdamaian di Davos Swiss, Kamis, 22 Januari 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Polemik Board of Peace

Kedaulatan RI Tak Boleh Dikorbankan Demi Pragmatisme Politik Internasional

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 04:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi, Assoc. Prof. TB. Massa Djafar menilai keanggotaan Indonesia dalam dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki risiko politik dan fiskal yang sangat besar. 

"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali keputusan bergabung dalam Board of Peace," kata Massa Djafar melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 11 Februari 2026.

"Terlebih jika badan perdamaian itu terbukti hanya menjadi alat kepentingan politik Trump dan Zionis," sambungnya.


Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi pragmatisme politik internasional. 

Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas kuburan massal rakyat Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum dari sang penjajah.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) melalui penandatanganan piagam Dewan Perdamaian di sela-sela kunjungannya ke Swiss. 

Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya