Berita

Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump dalam peluncuran Dewan Perdamaian di Davos Swiss, Kamis, 22 Januari 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Polemik Board of Peace

Kedaulatan RI Tak Boleh Dikorbankan Demi Pragmatisme Politik Internasional

RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 04:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi, Assoc. Prof. TB. Massa Djafar menilai keanggotaan Indonesia dalam dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki risiko politik dan fiskal yang sangat besar. 

"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali keputusan bergabung dalam Board of Peace," kata Massa Djafar melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 11 Februari 2026.

"Terlebih jika badan perdamaian itu terbukti hanya menjadi alat kepentingan politik Trump dan Zionis," sambungnya.


Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi pragmatisme politik internasional. 

Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas kuburan massal rakyat Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum dari sang penjajah.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) melalui penandatanganan piagam Dewan Perdamaian di sela-sela kunjungannya ke Swiss. 

Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya