Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
DI tengah sirkumstansi geopolitik global yang kian runcing akibat aksi-aksi koersif Amerika Serikat (AS) dan major states lainnya, Indonesia dan Australia berhasil bersepakat untuk mempererat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dengan menandatangani Treaty on Common Security atau Traktat Keamanan Bersama.
Poin-poin kerja sama dalam traktat tersebut sudah dibicarakan dan disepakati pada November tahun lalu oleh kedua belah pihak. Situasi geopolitik yang kian memanas dan intensi kedua negara untuk meningkatkan ketahanan kawasan dan membangun detterence effect (daya gentar) terhadap pihak eksternal menjadi poin penting yang mengakselerasi kesepakatan secara ofisial di antara kedua negara.
Indonesia adalah mitra pertahanan strategis bagi Australia. Australia secara strategis melihat Indonesia memiliki potensi dan kapasitas yang besar dalam membangun stabilitas perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang notabene merupakan halaman depan bagi Australia. Sedikit saja turbulensi keamanan yang mengganggu kawasan Asia Tenggara, maka dapat berdampak langsung terhadap Australia.
Sebagai gambaran, pada pertemuan ekosistem intelijen Indonesia yang terdiri dari unsur BIN, BNPT, TNI, dan Lemhannas RI dengan CDSS Australia yang penulis ikuti pada pertengahan 2017 silam, para pemangku kepentingan sektor pertahanan dan keamanan di Australia mengutarakan kegusarannya terhadap dinamika terorisme yang semakin meningkat di kawasan. Pada kesempatan itu, mereka menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai key country dalam stabilisasi setiap ancaman keamanan yang muncul di kawasan.
Kalkulasi strategis Australia
Dinamika kawasan terus bergerak dengan fluktuasi dan arah gerak yang kadang sukar diprediksi. Australia pada 2021 mengikat jalinan kerja sama strategis dengan AS dan Inggris Raya dalam kerja sama AUKUS. Secara resmi, ketiga negara yang tergabung dalam kerja sama AUKUS tersebut berkomitmen untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan keamanan masing-masing dalam merespons ancaman. Namun demikian, setiap kerja sama pertahanan selalu memiliki sisi black box yang tak selalu disampaikan kepada publik.
Baik Australia maupun AS sepakat untuk untuk membangun aliansi strategis dalam membendung penguatan pengaruh Tiongkok di kawasan. Australia sepakat dengan AS bahwa Tiongkok adalah ancaman yang harus dibendung sebagaimana Australia menyebut Tiongkok sebagai “Ancaman dari Utara” dalam buku putih pertahanannya.
Secara implisit, bergabungnya Australia dalam AUKUS merupakan jaminan kuat terhadap aspek pertahanan dan keamanannya. Namun demikian, melihat sikap agresif AS dalam pengejawantahan politik luar negerinya, Australia saat ini berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Logika yang dipakai oleh para pengambil kebijakan sektor pertahanan Australia saat ini lebih rasionalistis dengan melihat potensi ancaman yang potensial hadir dari AS-tentu dengan tidak mengabaikan ancaman-ancaman potensial lainnya.
Jika AS dengan mudah membuat fragilitas dan distraksi di NATO melalui upaya pencaplokan Greenland, maka hal yang sama juga bisa terjadi pada Australia. Sekadar pengingat dan rujukan, ketika AS memberlakukan tarif resiprokal kepada negara-negara lain, Australia turut terdampak dengan pengenaan tarif sebesar 10 persen untuk produk-produk impor yang berasal dari AS-sebuah kebijakan yang direspons secara keras oleh Canberra.
Australia memiliki perspektif dan peninjauan jangka panjang terhadap potensi-potensi ancaman yang dapat hadir dan membahayakan kepentingan nasionalnya, termasuk dari AS. Sikap AS yang koersif dan unilateralistis terhadap negara-negara lain seperti Venezuela, Denmark, dan Iran, serta dukungan AS terhadap Israel dalam mengagresi Gaza dan Iran, berpotensi menimbulkan efek derivatif. Dan, efek derivatif yang coba diantisipasi oleh Australia adalah menguatnya sentimen global terhadap AS dan sekutu-sekutunya yang berasal dari kalangan teroris.
Sebagai pembelajaran, masifnya aksi terorisme global yang dilakukan oleh Al-Qaedah dan ISIS dan kelompok-kelompok teroris ekornya merupakan resultante dari perang global melawan terorisme yang dikobarkan oleh AS. Efek tersebut masih sangat terasa di Australia, bahkan hingga hari ini. Teranyar, pada Desember 2025 lalu, terjadi penembakan di Pantai Bondi, Sydney, yang menewaskan sedikitnya 16 orang. Disinyalir pelaku penembakan adalah individu penganut anti-semitisme-anti Yahudi dan Israel.
Urgensi Indonesia bagi Australia
Dengan melakukan pemetaan terhadap ancaman-ancaman yang bersifat kontemporer tersebut, Australia menilai Indonesia sebagai mitra yang kuat dan paling strategis di kawasan. Australia juga menilai bahwa Indonesia adalah mitra penting dan konvensional, yang mana kerja sama keduanya telah terentang panjang sejak kedua negara bersepakat dalam Agreement on Maintaining Security 1995 dan Perjanjian Lombok pada 2005. Selain itu, Indonesia memiliki garis merah kepentingan nasional yang sama dengan Australia di bidang pertahanan dan keamanan. Intervensi Tiongkok di kawasan tidak hanya menjadi ancaman bagi Australia, tapi juga bagi Indonesia secara eksisting karena sering berulangnya pelanggaran hak berdaulat oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara yang notabene merupakan ZEE Indonesia.
Persepsi dan respons diplomatik Indonesia terhadap Tiongkok akan mempengaruhi tinggi rendahnya derajat ancaman yang diterima oleh Australia dari Tiongkok. Di sisi lain, Indonesia juga secara samar menjadi ladang rivalitas antara Tiongkok dan AS dari sisi perdagangan-yang saat ini lebih didominasi oleh Tiongkok.
Kepentingan untuk pengendalian terorisme dan radikalisme tampaknya menjadi bagian paling penting dari bangunan utuh kepentingan nasional Australia terhadap Indonesia. Konsistensi dan soliditas Indonesia dalam melakukan pemberantasan terorisme akan selalu masuk dalam radar dan pengamatan Australia.
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam meredam gerakan-gerakan teror yang tidak hanya muncul dari level domestik Indonesia seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), tapi juga gerakan-gerakan teroris yang sifatnya pantulan (bouncing) dari negara-negara jiran seperti gerakan Dr. Azahari dan Noordin M. Top dari Malaysia. Indonesia melalui ekosistem pertahanan dan keamanannya berhasil mengembangkan model kontra-radikalisme dan deradikalisasi secara solid dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.
Membangun sinergi dan kolaborasi secara strategis dengan Indonesia juga diyakini Australia dapat membendung aksi-aksi radikal antisemitisme yang kian marak di Australia. Komitmen penuh Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina yang diwujudkan melalui komitmen nyata di segala bidang mulai dari bantuan kemanusiaan, pendirian rumah sakit, dan pertukaran mahasiswa dapat menjadi daya tangkal bagi Australia dari gerakan-gerakan kaum radikal anti-zionis. Lebih jauh, dari perspektif Australia, Indonesia adalah cermin nyata negara mayoritas Muslim yang mampu menerapkan demokrasi secara santun dan moderat yang didukung oleh aspirasi domestik rakyatnya dan kehati-hatian dalam praktik diplomasi di panggung internasional.
Catatan Bagi Indonesia
Bagi Indonesia sendiri, traktat keamanan bersama yang ditandatangani oleh kedua kepala negara merupakan suatu sikap yang patut diapresiasi. Kesepakatan ini harus dibaca sebagai sebuah instrumen yang bersifat mutualis dan kontributif bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Sentimen AS yang kian menguat terhadap Indonesia karena kedekatan dengan Tiongkok yang kian intens melalui kerja sama perdagangan dapat diredam melalui kerja sama strategis dengan Australia.
Kerja sama pertahanan yang kian menguat dengan Australia juga secara tidak langsung menjadi pesan bagi Tiongkok untuk tidak terus melakukan drama pelanggaran hak berdaulat di Laut Natuna Utara, sekaligus menjadi bargaining power dalam negosiasi ke depan di bidang perdagangan. Selain itu, secara bilateral Indonesia perlu memanfaatkan kesepakatan strategis ini untuk memperkuat aspek pengadaan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), investasi di sektor industri strategis pertahanan nasional berbasis maritim, serta pertukaran data intelijen. Yang harus digarisbawahi oleh Indonesia, setiap kerja sama harus diiringi oleh mode kewaspadaan nasional yang tinggi untuk meminimalisir dampak negatif yang potensial muncul ke depan.
Boy Anugerah
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional di DPR RI 2024-2029 & Alumnus FISIP Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran
