Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Tangkapan layar)
Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak bersikap anti terhadap kritik. Alih-alih menghindar, Prabowo justru memahami cara menangani kritik secara efektif, meski kadang terlihat bawa perasaan alias baper dalam meresponsnya.
Hal tersebut disampaikan Analis komunikasi politik Hendri Satrio, dalam acara diskusi secara daring bertajuk "Dinamika Politik Awal Tahun: Prabowo Anti Kritik" yang diselenggarakan oleh Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita. Acara itu menghadirkan sejumlah narasumber seperti Peneliti BRIN R. Siti Zuhro, Chusnul Mar'iyah, Bambang Harymurti, dan juga Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.
"Pak Prabowo itu tidak anti kritik, menurut saya dia memahami bagaimana menangani kritik termasuk dengan berdialog dan merangkul semua," kata sosok yang akrab disapa Hensat itu, dikutip di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan respons Prabowo di Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah yang menantang para pengkritik yang tidak suka dengan kebijakannya untuk bertarung di Pemilu 2029.
"Rakornas kemarin Prabowo ngomong 'Kalau nggak suka dengan kebijakan saya, tarung di 2029,' nah apakah itu anti-kritik? Enggak. Cuma dia baper aja dan baper itu manusiawi," ujarnya.
Hensat berpendapat, stigma anti-kritik muncul karena kesenjangan kualitas (gap) antara Prabowo dengan para pembantunya, sehingga masukan sulit sampai optimal.
Pejabat negara, menurutnya, cenderung menghindari komunikasi langsung dengan masyarakat karena takut blunder yang berujung reshuffle.
"Saat ini, pejabat-pejabat negara sekarang menghindari berkomunikasi langsung dengan rakyat, karena mereka takut blunder, kemudian menjadi masalah di mereka yang bisa membuat mereka kena reshuffle," jelasnya.
Meski demikian, Hensa melihat ada perbaikan dalam komunikasi pemerintah. Beberapa figur seperti Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya mulai aktif menjelaskan kebijakan ke publik, sehingga tekanan komunikasi tidak sepenuhnya jatuh ke Presiden.
Ia mendorong pemerintah perlu memperkuat respons komunikasi terhadap kritik faktual, sementara pers dan publik menjaga ruang kritik agar tetap sehat, bukan berubah menjadi stigma atau serangan personal.
"Harus diakui memang gap kualitas antara Prabowo dan para pembantunya di pemerintahan memang memperparah kondisi komunikasi yang akhirnya menyebabkan Prabowo mendapatkan label anti-kritik, dan seharusnya para jajaran mulai menyadari akan komunikasi yang baik," tutup Hensat.
