Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Kepuasan Publik Capai 79,9%

Eddy Soeparno: Kebijakan Presiden Prabowo On the Right Track

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 19:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tingginya angka kepuasan publik menjadi bukti kinerja Presiden Prabowo Subianto dirasakan masyarakat dan kebijakannya memberi dampak pada upaya pemerataan dan distribusi kesejahteraan.  

Berdasarkan temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepuasan riil publik pada Presiden Prabowo berada di angka 79,9%, gabungan cukup puas sebesar 66,9% dan sangat puas di angka 13%.

Dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, di tengah dinamika politik global dan juga kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian kebijakan Presiden Prabowo ternyata mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. 


"Tentu ke depan ada berbagai hal yang terus diperbaiki tapi hasil survei ini membuktikan kebijakan presiden sudah on the right track,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Senin 9 Februari 2026.

Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan konsisten untuk terus melanjutkan pembangunan ekonomi dengan prinsip no one is left behind, tidak ada yang ditinggalkan. 

Kata Eddy, banyak program Presiden Prabowo seperti MBG yang mendapat respons positif dari masyarakat. 

“Begitu juga dengan program sekolah rakyat yang berupaya memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan asupan yang layak ini adalah amanat konstitusi,” lanjutnya. 

Di sisi lain Eddy juga menyampaikan bahwa survei Indikator Indonesia ini juga menjadi masukan mengenai hal-hal yang diharapkan masyarakat untuk terus diperbaiki ke depannya. 

“Ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait untuk mendukung program-program Presiden Prabowo bisa semakin bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” demikian Eddy.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya