Berita

Joko Widodo (Jokowi), saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perdana Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di Makassar, Sulawesi Selatan (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube PSI)

Politik

Absen Sidang Ijazah tapi Hadir Rakernas PSI, Jokowi Terobsesi Jadi Aktor Politik Berpengaruh?

SELASA, 03 FEBRUARI 2026 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kehadiran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perdana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa waktu lalu di Makassar, Sulawesi Selatan, menarik perhatian publik karena dianggap tidak wajar.

Pengamat dari Citra Institute, Efriza, menilai kehadiran Jokowi dalam Rakernas PSI menunjukkan adanya hasrat politik tertentu. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Jokowi justru absen dalam sidang kasus ijazah yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah, dengan alasan sedang sakit.

"Itu artinya diyakini Jokowi terobsesi ingin menjadi aktor politik yang berpengaruh pasca tak lagi menjabat sebagai Presiden," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 3 Februari 2026.


Menurut Efriza, ada dua hal yang menjadi dugaan di balik upaya Jokowi membesarkan PSI, termasuk ketika ia menyatakan siap turun langsung berkampanye dalam pidatonya di Rakernas.

Pertama, PSI diduga menjadi alat untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari proses hukum. Kedua, keberadaan PSI juga berfungsi sebagai simbol bahwa Jokowi masih memiliki nilai politik yang diperhitungkan, dengan memiliki partai politik yang mengkultuskan dirinya.

Efriza, lulusan S2 Universitas Nasional (UNAS), meyakini bahwa langkah ini menunjukkan upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan politiknya menjelang tahun politik 2029.

"Jokowi merasa meski tak lagi menjabat, ia masih memiliki modal sosial, simbolik, dan jaringan lintas partai. Ini perkiraan akan persepsi dirinya secara pribadi," tambah Efriza.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya