Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, dinilai Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Toha, sangat penting bagi jalannya pemerintahan.
Rakornas yang juga dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Menurut Toha, forum Rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait program-program prioritas pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dan dikawal oleh pemerintah daerah.
“Rakornas ini sangat penting bagi kepala daerah. Mereka bisa mendengar langsung arahan Presiden, terutama terkait program-program Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah,” ujar Toha.
Anggota Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu menegaskan, dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program nasional.
“Kepala daerah harus mendukung dan mengawal seluruh program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain sebagai forum penyampaian arahan, Toha berharap Rakornas juga menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, banyak persoalan di daerah yang perlu disampaikan secara langsung kepada Presiden.
“Kami berharap kepala daerah juga bisa menyampaikan usulan dan masukan kepada Presiden. Tentu ada banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, dan itu perlu didengar agar dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Presiden Prabowo menyampaikan arahan dan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025 serta strategi pelaksanaan program pada 2026.
Forum tersebut dihadiri sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
