Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Dalang penyebab anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai 10 persen, hingga membuat perdagangan dihentikan (trading halt) pada Rabu, 28 Januari 2026 lalu, diharapkan bisa diusut tuntas oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, mendukung langkah pemerintahan Presiden Prabowo untuk membereskan kekacauan di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu.

Menurutnya, kejatuhan IHSG yang dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan rebalancing indeks Indonesia merupakan tamparan keras bagi kedaulatan pasar modal nasional.

"Ini bukan sekadar volatilitas pasar. Ini krisis kepercayaan," ujar Aminullah dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.

Dia memandang, peristiwa fiskal tersebut juga bagian dari bukti nyata kegagalan tata kelola BEI. serta lemahnya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pengunduran diri pimpinan BEI dan OJK bukan bentuk tanggung jawab, melainkan akibat langsung dari buruknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan yang memberi ruang bebas bagi praktik penggorengan saham dan skema manipulatif,” sambungnya.

Aminullah curiga, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh bandar saham dan oligarki pasar yang bermain kotor. Sementara investor kecil menjadi korban utama. 

Adapun dampak yang terjadi, menurut dia, bukan hanya kerugian ritel domestik tetapi juga sanksi indeks global, serta derasnya arus modal keluar negeri.

"Pasar modal bukan kasino oligarki. Ini momentum Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik berdiri di pihak rakyat, bukan pemodal rakus," tegasnya.

Lebih lanjut, Aminullah menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut persoalan ini secara tuntas, tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.

“Usut tuntas. Tangkap semua pihak yang terlibat – baik di BEI, OJK, maupun jaringan bandar dan oligarki pasar. Negara tidak boleh kalah oleh segelintir elite yang merusak sistem dan merampok kepercayaan publik,” pungkasnya.