Petinggi BEI dan OJK Mundur karena Gagal Baca Situasi Kabinet

Mundurnya petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan tanpa sebab. Gelombang pengunduran diri ini terjadi karena mereka gagal menangkap ambisi pemerintah untuk keluar dari krisis ekonomi.

"Faktor utama gelombang pengunduran diri mereka karena ketidakmampuan mengantisipasi kondisi dan situasi kekinian yang memberikan dampak signifikan," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada RMOL, Minggu, 1 Februari 2026.

Pimpinan BEI gagal meredam gejolak pasar. Hal ini ditandai dengan pembekuan puluhan saham emiten karena gagal memenuhi persyaratan free float (kepemilikan saham publik).

Faktor lain yang dicermati hari adalah adanya perbedaan pandangan atau langkah dalam pengambilan keputusan dengan tim ekonomi di kabinet.

"Tentunya agenda utama ‘Prabowonomics’ menjadi acuan kabinet saat ini dan itu harus satu komando," terang Hari.

Kondisi ini tentu berdampak besar bagi kalangan elite. Meski pada dasarnya, gejolak pasar tidak langsung dirasakan rakyat menengah ke bawah.

"Bagi masyarakat menengah ke bawah tidak memberikan dampak selama kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan transaksi pasar jual beli barang masih berjalan," pungkasnya.

Gelombang pengunduran diri dimulai dari keputusan Direktur Utama PT BEI Iman Rachman yang mundur pada Jumat, 30 Januari 2026 pagi setelah IHSG anjlok hingga memicu trading halt.

Tak berselang lama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi; dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, IB Aditya Jayaantara juga mundur.

Belum sempat mereda, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara juga memutuskan mundur dari jabatannya.