Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

MINGGU, 01 FEBRUARI 2026 | 13:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto didorong untuk memberikan kepastian soal perbaikan tata kelola pemerintahan, apabila menarik kader-kader terbaiknya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang diisukan akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, sejumlah nama kader Partai Gerindra yang Desas-desus nya akan menjadi menteri, harus dipastikan bukan karena hubungan kerabat.

"Meski dukungan masyarakat tinggi untuk Prabowo mandiri, tidak direcoki oleh Geng Solo, Presiden harus memastikan sosok yang akan masuk ke pemerintahan tidak membuat isu nepotisme mengemuka," ujar dia kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 1 Februari 2026. 


Dia mengamati, isu nepotisme belakangan menguat, setelah kader Gerindra yang juga keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono, ditugaskan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). 

"Harus belajar dari Thomas Djiwandono yang kini mengisi posisi di BI, dari awalnya sebagai Wakil Menteri Keuangan," tuturnya.

Belakangan, lanjut Efriza, nama Budisatrio Djiwandono yang kini menjabat Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diisukan akan ditarik ke eksekutif, menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

"Jika tidak dipastikan reshuffle ini untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, maka bisa dianggap Presiden Prabowo sedang menjalankan model nepotisme ketimbang merit system dalam penunjukan menteri," urainya.

Meski begitu, Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) ini meyakini, semangat Presiden Prabowo dalam reshuffle yang kabarnya akan dilakukan pada Februari ini, tidak lain untuk memangkas pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sehingga Efriza memandang, apabila hal tersebut benar-benar menjadi alasan utama Presiden Prabowo dalam reshuffle ini, kemungkinan akan berdampak pada tingkat keterpilihan publik terhadap Partai Gerindra di masa pemilihan umum (pemilu) mendatang.

"Gerindra akan dapat menguat elektabilitasnya, dan semakin dipercaya publik karena kader-kadernya akan serius menjalankan program kerja Presiden," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya