Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

MINGGU, 01 FEBRUARI 2026 | 13:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto didorong untuk memberikan kepastian soal perbaikan tata kelola pemerintahan, apabila menarik kader-kader terbaiknya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang diisukan akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, sejumlah nama kader Partai Gerindra yang Desas-desus nya akan menjadi menteri, harus dipastikan bukan karena hubungan kerabat.

"Meski dukungan masyarakat tinggi untuk Prabowo mandiri, tidak direcoki oleh Geng Solo, Presiden harus memastikan sosok yang akan masuk ke pemerintahan tidak membuat isu nepotisme mengemuka," ujar dia kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 1 Februari 2026. 


Dia mengamati, isu nepotisme belakangan menguat, setelah kader Gerindra yang juga keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono, ditugaskan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). 

"Harus belajar dari Thomas Djiwandono yang kini mengisi posisi di BI, dari awalnya sebagai Wakil Menteri Keuangan," tuturnya.

Belakangan, lanjut Efriza, nama Budisatrio Djiwandono yang kini menjabat Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diisukan akan ditarik ke eksekutif, menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

"Jika tidak dipastikan reshuffle ini untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, maka bisa dianggap Presiden Prabowo sedang menjalankan model nepotisme ketimbang merit system dalam penunjukan menteri," urainya.

Meski begitu, Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) ini meyakini, semangat Presiden Prabowo dalam reshuffle yang kabarnya akan dilakukan pada Februari ini, tidak lain untuk memangkas pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sehingga Efriza memandang, apabila hal tersebut benar-benar menjadi alasan utama Presiden Prabowo dalam reshuffle ini, kemungkinan akan berdampak pada tingkat keterpilihan publik terhadap Partai Gerindra di masa pemilihan umum (pemilu) mendatang.

"Gerindra akan dapat menguat elektabilitasnya, dan semakin dipercaya publik karena kader-kadernya akan serius menjalankan program kerja Presiden," tandasnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya