Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

MINGGU, 01 FEBRUARI 2026 | 13:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto didorong untuk memberikan kepastian soal perbaikan tata kelola pemerintahan, apabila menarik kader-kader terbaiknya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang diisukan akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, sejumlah nama kader Partai Gerindra yang Desas-desus nya akan menjadi menteri, harus dipastikan bukan karena hubungan kerabat.

"Meski dukungan masyarakat tinggi untuk Prabowo mandiri, tidak direcoki oleh Geng Solo, Presiden harus memastikan sosok yang akan masuk ke pemerintahan tidak membuat isu nepotisme mengemuka," ujar dia kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 1 Februari 2026. 


Dia mengamati, isu nepotisme belakangan menguat, setelah kader Gerindra yang juga keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono, ditugaskan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). 

"Harus belajar dari Thomas Djiwandono yang kini mengisi posisi di BI, dari awalnya sebagai Wakil Menteri Keuangan," tuturnya.

Belakangan, lanjut Efriza, nama Budisatrio Djiwandono yang kini menjabat Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diisukan akan ditarik ke eksekutif, menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

"Jika tidak dipastikan reshuffle ini untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, maka bisa dianggap Presiden Prabowo sedang menjalankan model nepotisme ketimbang merit system dalam penunjukan menteri," urainya.

Meski begitu, Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) ini meyakini, semangat Presiden Prabowo dalam reshuffle yang kabarnya akan dilakukan pada Februari ini, tidak lain untuk memangkas pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sehingga Efriza memandang, apabila hal tersebut benar-benar menjadi alasan utama Presiden Prabowo dalam reshuffle ini, kemungkinan akan berdampak pada tingkat keterpilihan publik terhadap Partai Gerindra di masa pemilihan umum (pemilu) mendatang.

"Gerindra akan dapat menguat elektabilitasnya, dan semakin dipercaya publik karena kader-kadernya akan serius menjalankan program kerja Presiden," tandasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya