Berita

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez (Foto: AFP)

Dunia

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

MINGGU, 01 FEBRUARI 2026 | 11:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan rencana pemberlakuan undang-undang amnesti yang berpotensi membebaskan ratusan tahanan, termasuk mereka yang ditahan atas aktivitas politik. 

Kebijakan ini menjadi langkah reformasi terbesarnya sejak Presiden Nicolas Maduro dan istrinya diculik militer Amerika Serikat awal bulan ini.

“Kami telah memutuskan untuk mendorong undang-undang amnesti umum yang mencakup seluruh periode kekerasan politik dari 1999 hingga saat ini,” ujar Rodriguez, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 1 Januari 2026. 


Pernyataan tersebut disampaikan Rodriguez dalam sebuah pertemuan yang dihadiri para hakim, jaksa, menteri, pejabat militer, serta pimpinan pemerintahan lainnya. 

Ia menyebut Majelis Nasional akan membahas rancangan undang-undang amnesti itu secara mendesak.

“Semoga undang-undang ini dapat menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh konfrontasi politik yang dipicu oleh kekerasan dan ekstremisme,” kata Rodriguez.

Dalam kesempatan yang sama, Rodriguez juga mengumumkan penutupan El Helicoide, penjara dinas intelijen di Caracas yang selama ini dikenal sebagai lokasi penyiksaan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. 

Fasilitas tersebut akan dialihfungsikan menjadi pusat olahraga, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar.

Kelompok pembela hak tahanan Foro Penal memperkirakan sebanyak 711 orang masih ditahan di berbagai fasilitas di Venezuela karena aktivitas politik, dengan 183 di antaranya telah dijatuhi hukuman.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya