Peran Menko Belum Optimal Bikin Prabowo Jadi Single Fighter

Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu segera mengoptimalkan peran para menteri koordinator (menko) untuk memastikan eksekusi kebijakan dan program strategis berjalan efektif. 

Pengamat politik, Andi Yusran, melihat lemahnya optimalisasi peran menko berpotensi membebani Presiden secara berlebihan. Ia menyoroti kinerja sejumlah menko yang dinilai belum menunjukkan inisiatif kuat dalam mengoordinasikan lintas kementerian.

“Presiden Prabowo perlu memberdayakan para menkonya untuk mengoptimalkan eksekusi kebijakan dan program strategis. Sejauh ini, Prabowo terlihat single fighter,” kata Andi Yusran kepada RMOL, Minggu, 1 Februari 2026.

Menurutnya, agar kinerja pemerintahan lebih optimal, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap para menko, terutama Menko Perekonomian, baik dari sisi kapasitas individual maupun kemampuan orkestrasi kebijakan lintas sektor.

“Mengoptimalkan peran menko adalah salah satu cara mengurangi beban Presiden Prabowo yang sedang menghadapi banyak persoalan nasional dan internasional,” ujarnya.

Ia menuturkan, setidaknya terdapat sejumlah agenda krusial yang harus diselesaikan Presiden Prabowo pada 2026. Di bidang keuangan, misalnya, diperlukan normalisasi dana transfer ke daerah dan desa guna menjaga stabilitas fiskal serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Di bidang politik dalam negeri, Prabowo juga disebut memiliki pekerjaan rumah besar untuk merehabilitasi bangunan demokrasi dan desentralisasi yang dinilai mengalami kemunduran pada rezim sebelumnya.

“Di sektor hukum, penting untuk mereposisi semua institusi yudisial agar kembali netral,” ucapnya.

Adapun di ranah ekonomi, Andi mengingatkan adanya utang kampanye yang harus ditunaikan Presiden Prabowo, yakni mengembalikan kedaulatan negara atas penguasaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

“Di bidang ekonomi, Prabowo punya utang kampanye untuk mengembalikan kedaulatan negara atas penguasaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI,” pungkas Andi.

Ia menegaskan, seluruh agenda besar tersebut hanya dapat berjalan efektif jika Presiden tidak bekerja sendirian, melainkan ditopang oleh kinerja menko yang kuat, proaktif, dan mampu menjadi penggerak utama koordinasi pemerintahan.