Joko Widodo dan Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: Istimewa)
CERITA korupsi kuota haji menggelinding bak snowball. Makin ke sini, para aktornya saling tuding. Fuad Hasan membantah Gus Yaqut Cholil Qoumas. Begitu sebaliknya. Sampai Joko Widodo alias Jokowi yang lagi membesarkan PSI pun ikut diseret. Siapa sih yang benar?
Di satu sudut berdiri Fuad Hasan Masyhur, Bos Maktour Travel. Ekspresinya macam orang yang baru saja membuka pintu gudang. Lalu, kaget melihat isinya bukan beras, tapi kuota haji.
Ia bicara lantang. Seolah sedang sumpah pocong di hadapan mikrofon. Kementerian Agama di era Gus Yaqut memberi kuota tambahan. Ada jatah khusus. Ada jalur cepat. Ada sesuatu yang, katanya, tidak tertulis di papan pengumuman resmi negara. Transparansi? Ah, itu katanya cuma stiker.
Di sudut lain, Gus Yaqut berdiri sambil mengibas-ngibaskan kitab regulasi. Bantahan datang cepat, tegas, dan nyaris tanpa celah. Tidak ada kuota khusus. Tidak ada karpet merah untuk Maktour. Semua sesuai aturan. Semua prosedural. Semua halal secara administrasi. Jika Fuad bilang A, Gus Yaqut bilang itu bukan alfabet, itu hanya bunyi.
Publik pun garuk-garuk kepala. Ini bukan debat kusir, tapi debat ihram. Yang satu swasta, yang satu mantan menteri. Dua-duanya bicara seolah memegang kunci Ka’bah, tapi kuncinya beda gembok. KPK masuk sebagai wasit, tapi wasitnya belum meniup peluit, baru mengatur kaus kaki.
Lalu cerita ini naik level. Dari lantai Kemenag ke balkon Istana. Gus Yaqut bilang, tambahan kuota 20.000 jemaah tahun 2024 itu bukan urusan Kemenag. Itu turun langsung dari langit diplomasi. Presiden Jokowi bicara dengan Pangeran MBS. Oktober 2023. High level. Antar kepala negara. Antar pemegang kuota dunia dan pemegang antrean terpanjang sejagat.
Jokowi mengangguk. Ya, benar, ia minta tambahan kuota. Untuk rakyat. Untuk mengurai antrean. Untuk kemaslahatan umat. Tapi jangan diplintir. Tidak ada perintah korupsi. Tidak ada arahan main belakang. Bagian ini sepertinya, makjleb, wak.
Ayah Gibran Rakabuming Raka ini mengeluh. Namanya sering terseret kalau menteri bermasalah, karena toh menteri bekerja atas arahan Presiden. Sebuah logika birokrasi yang jujur tapi sekaligus bikin merinding.
Di titik ini, cerita berubah jadi
thriller konspirasi. Jika kuota datang dari Presiden, lalu bocor di mana? Jika Kemenag tak terlibat, siapa yang membagi?
Jika dibagi sesuai aturan, mengapa Bos Travel berani bersumpah ada jatah khusus? Apakah ini sekadar adu narasi, atau ada bab yang hilang dari dokumen negara?
Gus Yaqut kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya unik, seperti
schrodinger birokrasi. Tersangka sekaligus saksi.
Ia lalu menyinggung Jokowi dalam sebuah podcast. Adik Gus Yahya ini bilang, ia tak dilibatkan dalam penambahan kuota. Publik makin bingung. Menteri tak dilibatkan, tapi dimintai pertanggungjawaban.
Presiden mengarahkan, tapi menolak dikaitkan. Swasta mengaku menerima, tapi dituding mengada-ada.
Ironinya, di masa lalu, Gus Yaqut pernah berpidato di Solo, mengingatkan bahwa agama jangan dijadikan alat politik. Jangan mengkafirkan lawan. Jangan ulangi sejarah kelam Pilkada DKI 2017 dan pilpres yang memecah umat.
Pesan damai, pesan luhur, pesan yang kini terdengar seperti rekaman lama yang diputar di ruangan kebakaran.
Kasus kuota haji ini akhirnya terasa seperti cermin retak. Semua bercermin, semua melihat bayangan masing-masing, tak ada yang merasa paling buram.
Fuad melihat ketidakadilan, Gus Yaqut melihat fitnah, Jokowi melihat diplomasi, dan publik melihat antrean haji yang tak kunjung pendek tapi dramanya selalu panjang.
KPK kini memegang senter. Entah nanti yang terlihat tikus, bayangan, atau hanya debu kebijakan.
Yang jelas, di republik ini, perjalanan ke Tanah Suci pun bisa tersesat di labirin duniawi. Kita, sebagai penonton, hanya bisa bertanya sambil tertawa getir, ini ibadah, ini administrasi, atau ini episode baru serial politik religi paling absurd sedunia?
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
